ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 19 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Kemenkeu Setuju Penerapan Bea Masuk Impor Hortikultura
Jumat, 5 April 2013 | 15:05

JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro setuju dengan penerapan tarif bea masuk bagi impor hortikultura sesuai dengan usulan Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Saya secara umum setuju dengan konsepnya, tinggal penentuan tarifnya," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/4).

Bambang mengatakan penerapan kebijakan pembatasan impor hortikultura saat ini selain menimbulkan kelangkaan pasokan beberapa komoditas tertentu, juga rawan terhadap gugatan dari organisasi perdagangan dunia (WTO).

Namun, penerapan tarif bea masuk tersebut harus dilakukan secara pas agar tidak menimbulkan distorsi dan menyebabkan permasalahan baru yang dapat menganggu suplai komoditas pangan.

"Jangan sampai (bea masuk) kerendahan sehingga tidak ada gunanya (apabila produk) yang domestik habis. Namun, jangan juga (bea masuk) ketinggian, sehingga suplai dalam negeri tidak ada karena kemahalan," katanya.

Menurut dia, penghitungan tarif dapat dilakukan berdasarkan data produksi komoditas dalam negeri serta kebutuhan permintaan dan penawaran atas komoditas tersebut di masyarakat.

"Suplai kan lihat dari dalam negeri dulu, kementerian pertanian tentukan estimasi produksi. Kementerian perdagangan melihat kebutuhan domestik, kemudian hitung gap-nya. Gap-nya kita terjemahkan ke dalam tarif," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pembatasan impor hortikultura dapat dilakukan dalam bentuk penerapan tarif bea masuk, karena kebijakan pembatasan dengan pengaturan kuota dirasakan tidak efektif.

"Pembatasan tadi itu tidak harus dalam bentuk kuota yang pengenaannya dan prosesnya sendiri menimbulkan persoalan. Banyak cara lain, termasuk dengan pengenaan tarif, yang menyebabkan adanya keuntungan," ujarnya.

Mahendra mengatakan pembatasan impor hortikultura telah menyebabkan kelangkaan pasokan bawang putih dan inflasi tinggi. Sedangkan pemerintah juga tidak mendapatkan pendapatan dari kebijakan tersebut.

"Ini bukan kebijakan yang optimal, karena di satu pihak kita semua menanggung beban inflasi tinggi tapi di satu pihak kita tidak mendapat tambahan masukan untuk kas negara dengan kita menjaga impor," ujarnya.

Disparitas Harga
Sedangkan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menambahkan penerapan bea masuk impor hortikultura dapat dilakukan apabila harga komoditas di pasar internasional dengan pasar domestik tidak terlalu jauh.

Namun, apabila harga di pasar internasional terlalu rendah dibandingkan dengan harga dalam negeri, maka penerapan bea masuk menjadi tidak efektif dan komoditas pangan domestik tidak bisa bersaing dengan produk impor.

"Yang penting penerapan tarif baru efektif, kalau harga dalam negeri dan harga internasional tidak jauh berbeda. Kalau tidak terlalu berbeda, barang kita lebih kompetitif," ujarnya.

Ia mencontohkan harga bawang putih di China yang saat ini jauh lebih rendah daripada di Indonesia, sehingga apabila ada pemberlakuan bea masuk, tidak efektif karena harga produk China masih lebih murah dari Indonesia.

"Kalau di China saat ini harganya Rp 10 ribu per kilogram kita tarifkan 50 persen, sudah Rp 15 ribu. Padahal, petani bawang inginnya harga Rp 17 ribu-20 ribu per kilogram. Kalau kita menganut tarif bea masuk, jebol juga kita," ujarnya.

Untuk itu, Rusman menyarankan kebijakan bea masuk diterapkan untuk beberapa komoditas pangan saja. Namun, untuk komoditas pangan penting seperti bawang putih, impor tetap dilakukan secara terbatas dengan kelonggaran kuota.

"Kalau kuota untuk bawang putih kita perketat, ini kurang cerdas dan kurang sensitif. Padahal produksi bawang putih tidak meningkat tajam dan tidak ada antisipasi pengurangan impor. Tapi kalau bawang merah harus kita lindungi," katanya.

Ia bahkan mengusulkan adanya kebijakan kombinasi antara penerapan bea masuk dan penerapan kuota secara terbatas terhadap komoditas pangan impor, sehingga problem suplai dan distribusi tidak lagi menjadi masalah. (Investor Daily/tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close