ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Kemenkominfo Uji Publik RPM Jelang Penataan 3G
Selasa, 7 Agustus 2012 | 14:21

JAKARTA-Jelang penataan 3G, Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai Selasa hingga Senin (13/8) mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo.

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo itu mengatur tentang prosedur koordinasi antara penyelenggara sistem personal communication system 1900 dan penyelenggara sistem universal mobile telecommunication system, kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Selasa (7/8).

Ia menjelaskan bahwa beberapa pertimbangan utama yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri itu, antara lain, ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam Pasal 33 Ayat (2) UU Telekomunikasi disebutkan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

"Di samping itu, tersebut juga dalam Pasal 4 Huruf a, Huruf b, Huruf c, dan Huruf d PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyebutkan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus mencegah terjadinya saling mengganggu, memanfaatkan spektrum frekuensi radio secara efisien dan ekonomis, memperhatikan perkembangan teknologi, dan memperhatikan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan," katanya.

Dua pertimbangan lain yang juga tidak kalah pentingnya, kata dia, adalah penggunaan pita frekuensi radio 1920-1980 MHz, yang merupakan bagian dari uplink sistem Universal Mobile Telecommunication System (UMTS).

Selain itu, berpotensi mengalami gangguan yang merugikan (harmful interference) dari penggunaan pita frekuensi radio 1983,125- 1990 MHz, yang merupakan bagian dari downlink sistem Personal Communication System 1900 (PCS1900).

Di samping itu, Gatot menambahkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Kominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/12/2006, maka penyelenggara telekomunikasi yang mendapat izin untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 1903,125-1910 MHz berpasangan dengan 1983, 125-1990 MHz wajib mengambil segala tindakan untuk pencegahan, termasuk tanggung jawab hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi interferensi dengan sistem IMT-2000.

"Mengingat pentingnya uji publik ini, kepada siapa pun yang berkepentingan menyampaikan tanggapannya diminta untuk mengirimkannya ke alamat email: gatot_b@postel.go.id paling lambat tanggal 13 Agustus 2012," katanya.

Beberapa hal penting yang diatur dalam RPM itu adalah Sistem International Mobile Telecommunications -2000 (IMT-2000) terdiri atas: a. sistem IMT-2000 terestrial, dan b. sistem Mobile Satellite Services IMT-2000 (MSS IMT-2000), sistem IMT-2000 trsebut terdiri dari: a. sistem IMT-2000 terestrial moda FDD, dan b. sistem IMT-2000 terestrial moda TDD, serta sistem IMT-2000 terestrial moda FDD sebagaimana dimaksud antara lain mencakup: a. sistem UMTS, dan b. sistem PCS1900.

Hal lain adalah alokasi pita frekuensi radio untuk sistem MSS IMT-2000 sebagaimana dimaksud adalah 1980-2010 MHz berpasangan dengan 2170-2200 MHz, alokasi pita frekuensi radio untuk sistem IMT-2000 terestrial moda TDD sebagaimana dimaksud adalah 1880-1920 MHz, dan 2010-2025 MHz, serta alokasi pita frekuensi radio untuk sistem UMTS sebagaimana dimaksud adalah 1920-1980 MHz sebagai uplink-nya, berpasangan dengan 2110-2170 MHz sebagai downlink-nya.

Rancangan Peraturan Menteri juga mengatur tentang data teknis Base Station yang harus dilaporkan pemutakhirannya setiap tiga bulan dan penyelenggara sistem PCS1900 yang wajib melakukan koordinasi dengan penyelenggara sistem UMTS sebagai bagian dari kewajiban mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap sistem IMT-2000.

"Koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tujuan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan yang merugikan, dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi," demikian Gatot S. Dewa Broto.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




7:25pm | Trafik Telkomsel Naik Saat Pem...
ya saya sangat setuju bahwa media sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. dengan adanya media seperti fasilitas internet yang dapat diakses salah satunya oleh provider telkomsel memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ...

Close