ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 20 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Revisi UU Migas
Jumat, 23 November 2012 | 8:06

Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu (dua dari kiri) bersama (dari kiri ke kanan) Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik Kartika Djoemadi, Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, serta Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI Prof Hikmahanto Juwana (kanan), usai menggelar diskusi yang diselenggarakan Investor Daily bertema “BP Migas Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi”, Jakarta, Kamis (22/11). Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu (dua dari kiri) bersama (dari kiri ke kanan) Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik Kartika Djoemadi, Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, serta Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI Prof Hikmahanto Juwana (kanan), usai menggelar diskusi yang diselenggarakan Investor Daily bertema “BP Migas Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi”, Jakarta, Kamis (22/11). Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Pembubaran secara mendadak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/11) lalu memberikan implikasi luas. Salah satunya adalah terhentinya kegiatan oleh kontraktor migas selama hampir 48 jam sebelum pemerintah memutuskan pengalihan fungsi lembaga itu ke Satuan Kerja Sementara Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKSP Migas) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terhentinya kegiatan kontraktor migas akibat kevakuman aturan itu telah menimbulkan kerugian lebih dari Rp 1 triliun. Ada kerugian akibat banyaknya letter of credit (L/C) yang tidak bisa dicairkan, terhentinya lifting migas, atau mandeknya pengeboran migas.

Itu sekadar gambaran betapa kekosongan hukum telah menimbulkan kekhawatiran investor migas dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kini, ketika tugas BP Migas diambil alih SKSP Migas pun, para kontraktor migas masih merasa was-was dan bertanya- tanya. Terlebih lagi SKSP Migas sifatnya hanya sementara, bukan sebagai lembaga permanen. Sebagian kalangan juga menilai pembentukan SKSP Migas cacat hukum karena lembaga ini tak ubahnya BP Migas yang sekadar berganti baju.

Selain itu, sepanjang fungsi eks BP Migas masih berada di bawah pemerintah, maka negara masih terancam oleh risiko bisnis akibat gugatan oleh investor atau kontraktor migas. Padahal, BP Migas awalnya dibentuk sebagai bemper agar negara tak terkena dampak negatif bisnis migas. Selama kontrak pengelolaan migas ditangani oleh pemerintah, maka ketika terjadi sengketa dengan investor dan pemerintah kalah, aset-aset negara terancam dibekukan. Terlalu berisiko jika pemerintah yang berkontrak.

Karena itulah, revisi Undang-Undang Migas menjadi sebuah keniscayaan pascapembubaran BP Migas, agar lembaga baru penggantinya memiliki landasan hukum yang kuat. Langkah ini juga mendesak guna menghindari adanya gugatan hokum terhadap negara.

Awalnya memang banyak suara yang menghendaki fungsi BP Migas dilekatkan kepada Pertamina, melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi. Pendapat ini mengemuka karena amanat MK menyatakan fungsi BP Migas dilimpahkan ke kementerian terkait atau BUMN. Nah, BUMN yang paling tepat mengemban tugas ini adalah Pertamina. Terlebih lagi, BP Migas adalah ‘pewaris’ Pertamina dalam hal pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja sama migas. Namun belakangan, Pertamina menyatakan tidak akan mengambil alih fungsi BP Migas karena ingin fokus menjadi korporasi migas kelas dunia.

Revisi UU Migas telah masuk dalam program legislasi nasional. Naskah akademik revisi UU tersebut kini sudah dibagikan kepada seluruh fraksi di DPR agar mendapat tanggapan. Untuk itu, pemerintah harus memberikan dukungan penuh agar pembahasan revisi dipercepat guna mencegah terjadinya kevakuman hukum yang terlalu lama.

DPR dan pemerintah harus berkomitmen penuh agar pembahasan revisi UU Migas ini steril dari kepentingan dan muatan politis. Mereka harus belajar dari UU No 22/2001 tentang Migas terdahulu, yang konon ditunggangi berbagai kepentingan, termasuk asing. Tak mengherankan bila UU Migas lama tersebut digugat berulang kali ke MK. Sebelum menyangkut pasal tentang BP Migas, sebelumnya MK telah membatalkan pasal dalam UU Migas yang mengatur kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO) dan pengaturan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) yang mengacu pada mekanisme pasar.

Dalam revisi UU Migas kelak, substansi yang diatur harus mencerminkan kedaulatan negara atas energi sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945, mencegah negara dari tuntutan hukum, mendorong profitabilitas, dan mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat secara luas.

Lembaga baru pengganti BP Migas yang diatur dalam UU Migas baru mesti mampu menghilangkan berbagai stigma negatif, antara lain tudingan persekongkolan dan penggelembungan biaya eksplorasi kontraktor migas yang bisa ditagihkan ke pemerintah (cost recovery).

DPR dan pemerintah mesti merumuskan pembaruan UU Migas secara cermat dan hati-hati, guna menghindarkan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi lagi hanya karena UU yang dihasilkan tidak berkualitas dan banyak celah. Ingat bahwa UU Migas amat strategis, menyangkut sumber daya alam yang tak ternilai, dan bersentuhan dengan kekuatan korporasi transnasional yang didukung negaranegara maju. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close