ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Mengawal RAPBN-P 2013
Kamis, 30 Mei 2013 | 8:15

Ilustrasi: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono memimpin sidang kabinet paripurna,  Foto: Investor Daily/Rumgapres-abror Ilustrasi: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono memimpin sidang kabinet paripurna, Foto: Investor Daily/Rumgapres-abror

Syukurlah, pemerintah dan parlemen akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Nilai tukar disepakati Rp 9.600 per dolar AS dari sebelumnya Rp 9.300, sedangkan ratarata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan tetap dipatok 5%.

Eksekutif dan legislatif juga menyetujui asumsi pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Bedanya, asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak dipatok dalam angka spesifik, melainkan berupa kisaran. Ancar-ancar asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,2-6,5% disbanding dalam APBN 2013 sebesar 6,8%. Adapun asumsi inflasi berkisar 6-7,2% dari sebelumnya 4,9%.

Kesepakatan itu kian menerbitkan optimism baru karena pemerintah dan DPR menyepakati asumsi makro lainnya, yakni patokan harga minyak nasional (Indonesian crude price/ICP), lifting minyak, dan lifting gas yang dalam APBN 2013 masing-masing ditetapkan US$ 100 per barel, 900 ribu barel per hari (bph), dan 1,36 juta barel setara minyak per hari (boepd). ICP direvisi menjadi US$ 108 per barel, lifting minyak menjadi 840 ribu bph, dan lifting gas menjadi 1,24 juta boepd. Sedangkan kuota konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan dari 46 juta kiloliter (kl) menjadi 48 juta kl.

Terus terang, mufakat yang dicapai pemerintah dan parlemen itu juga membuat kita merasa lega. Kekhawatiran selama ini bahwa DPR dan pemerintah bakal bersitegang, terlibat debat kusir, dan kukuh pada pendiriannya masing-masing sehingga pembahasan RAPBN-P berlarut- larut, sirna seketika.

Kekhawatiran bahwa pembahasan RAPBN-P 2013 bakal menjadi ajang ‘fit and proper test’ menteri keuangan (menkeu) yang baru, juga pupus. Bahwa ada sejumlah fraksi di Komisi XI dan Komisi VII DPR yang punya kalkulasi sendiri mengenai berbagai variabel dan asumsi makro ekonomi, itu lebih mencerminkan diskusi yang dinamis antara eksekutif dan legislatif.

Kita berharap, kesepakatan-kesepakatan lain dalam RAPBN-P 2013 bisa secepatnya dicapai pemerintah dan DPR dalam sepekan ini. Dengan begitu, RAPBNP 2013 secara utuh dapat disetujui untuk digolkan menjadi undang-undang dan segera diimplementasikan. Bangsa ini sangat berkepentingan dengan APBN hasil revisi. Bukan apa-apa, APBN-P 2013 adalah ‘kunci’ bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang selama ini menjadi ‘duri dalam daging’ perekonomian nasional.

Dengan alasan apa pun, harga BBM bersubsidi harus naik. Jika tidak, anggaran subsidi bakal menggelembung dari Rp 193,8 triliun menjadi Rp 297,7 triliun. Itu berarti, anggaran pembangunan danpengentasan kemiskinan akan semakin kempis. Berarti pula, ratusan triliun rupiah bakal terbuang ‘sia-sia’. Bukankah sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati orang-orang berpunya?

Pemerintah sendiri sudah bulat dengan rencananya menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar masing- masing menjadi Rp 6.500 dan Rp 5.500 dari saat ini Rp 4.500 per liter dalam sepekan hingga dua pekan mendatang. Namun, pemerintah menghendaki penaikan harga BBM bersubsidi diikuti program kompensasi bernilai sekitar Rp 30 triliun, terdiri atas bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program keluarga harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin (raskin), dan bantuan siswa miskin (BSM).

Pemerintah sejatinya berhak menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR. Berdasarkan undang-undang, pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi jika asumsi-asumsi makro tidak relevan. Jika mengacu pada perkembangan ICP yang saat ini sekitar US$ 115 per barel dan kurs yang sudah di atas Rp 9.500 per dolar AS, persyaratan itu sudah terpenuhi. Hanya saja, untuk memasukkan anggaran program kompensasi, pemerintah tetap wajib meminta persetujuan parlemen.

Di sinilah perlunya kita mengawal serta mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyepakati seluruh asumsi makro dan postur APBN, termasuk yang terkait dengan program kompensasi. Jangan lupa, ‘argo’ subsidi terus berputar. Semakin cepat harga BBM bersubsidi dinaikkan maka hasilnya akan semakin baik. Jika penaikan harga BBM bersubsidi terus tertunda, penghematan anggaran subsidi akan mengecil, bahkan bisa nihil. Di luar itu, tentu kita juga harus tetap kritis agar APBN-P 2013 kredibel, legitimate, berkualitas, dan adaptif terhadap setiap perkembangan ekonomi ke depan.

Untuk asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, misalnya, harus segera dicarikan titik temu. Penetapan angka kisaran atau ancar-ancar bisa mengurangi kredibilitas APBN dan menjadikannya tidak akseptabel. Tanpa bermaksud menaruh syak wasangka yang berlebihan, kita pun perlu tetap waspada terhadap kemungkinan manuver politik para wakil rakyat.
Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai bisa buyar jika kemudian para anggota DPR, terutama dari parpol koalisi, balik badan atau menarik dukungannya terhadap program kompensasi BBM yang selama ini kerap dituding sebagai alat pencitraan parpol penguasa untuk pemenangan Pemilu 2014. Bila itu terjadi, cita-cita kita memiliki APBN yang sehat, perekonomian yang berkualitas, dan pemberian subsidi yang adil, bakal kembali kandas. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!