ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 20 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Membenahi Kualitas BPR
Rabu, 4 Mei 2011 | 10:32


Selama kuartal I-2011, Bank Indonesia (BI) mencabut izin enam Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tahun lalu, 10 BPR terkena likuidasi. Setiap tahun, selama 2006-2011, ada BPR yang harus masuk pemakaman. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 42 BPR dan satu bank umum yang terlikuidasi.

Konsekuensinya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar klaim nasabah bank yang ditutup itu. Sejak beroperasi 2005, LPS sudah mengeluarkan Rp 1,02 triliun untuk membayar klaim nasabah simpanan dari 42 BPR dan satu bank umum yang terkena likuidasi.

Ironisnya, LPS tidak bisa mencairkan aset bank-bank yang dilikuidasi itu. LPS menyatakan, rasio antara hasil pencairan aset dengan kewajiban yang dapat dibayar (recovery rate) adalah nol persen. Umumnya, kualitas aset bank yang dilikuidasi itu sangat buruk. Meski tidak semuanya, mayoritas bank yang dilikuidasi terdapat indikasi tindak pidana (fraud).

Ada pula BPR yang dicabut izinnya karena rugi operasional. Kenyataan itu sungguh sangat memprihatinkan karena setiap tahun ada penutupan BPR. Kondisi ini menunjukkan banyak BPR yang dikelola dengan tidak benar. Kita perlu mewaspadai moral hazard dari para pemilik dan pengurus bank tersebut. Dari audit investigasi LPS dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terungkap bahwa tindak pidana perbankan itu dilakukan pemegang saham, pengurus, pegawai bank, dan pihak terkait.

Modusnya, mereka memberikan kredit fiktif atau menarik dana tanpa sepengetahuan pemilik. Indikasi itu juga terungkap dalam laporan BI maupun pihak kepolisian. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, BI harus lebih memperketat pengawasan. Terlebih lagi, jumlah BPR yang beroperasi di negeri ini begitu banyak, yakni 1.671 BPR.

Kita sadari bahwa kehadiran BPR ikut berperan penting dalam perekonomian negeri ini. Kita juga mengapresiasi bahwa BPR ikut menunjang program progrowth, propoor, dan projob yang dicanangkan pemerintah. Meski bunganya mencekik, BPR banyak membantu usaha mikro. Hingga akhir Maret 2001, total kredit yang disalurkan telah mencapai Rp 34 triliun.

Meski begitu, kita tidak bisa menoleransi pengelolaan BPR yang asalasalan dan mengabaikan prinsip kehati-hatian. BI pun harus lebih berhatihati mengeluarkan izin pendirian BPR. Kita tidak menginginkan kehadiran BPR yang merugikan masyarakat dan menjadi beban negara.

Kita menyadari posisi BPR saat ini tidak mudah. Terlebih lagi, tingkat persaingan pasar kredit mikro begitu ketat. Kini, BPR tak hanya bersaing dengan koperasi atau bank sekelasnya, tapi juga dengan bank-bank besar dan lembaga pembiayaan mikro. Dengan modal, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang pas-pasan, BPR tentu sulit untuk bersaing. Di pasar kredit misalnya, BPR mau tak mau harus menurunkan suku bunga kredit karena bank-bank umum menawarkan suku bunga lebih rendah. Saat ini, persaingan dengan bank besar pun sudah sangat ketat.

Melihat kenyataan itu, kita mengapresiasi langkah BI yang terus mendorong BPR untuk meningkatkan permodalan. Berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR, BI menetapkan empat kategori syarat permodalan minimum. Pertama, BPR di wilayah Jakarta minimum memiliki modal disetor Rp 5 miliar. Kedua, BPR di Jawa Barat, Banten, dan di ibu kota provinsi di Jawa-Bali harus bermodal minimum Rp 2 miliar. Ketiga, BPR di ibu kota provinsi di luar Jawa dan Bali minimum Rp 1 miliar. Keempat, modal minimum Rp 500 juta untuk BPR di luar wilayah tersebut.

Pada November 2010, BI mencatat 285 BPR yang modalnya di bawah ketentuan. BI akan memaksa BPR yang modalnya tidak memenuhi syarat untuk merger, mencari investor, atau pindah ke wilayah lain. Sejak awal 2011, BI memberikan waktu transisi 180 hari. Kini, hampir semua BPR telah memenuhi syarat permodalan minimum itu. Kita melihat BI telah memberikan ruang gerak yang luas bagi BPR untuk tetap hidup.

Sebaliknya, BPR harus membenahi diri untuk menghadapi persaingan. BPR wajib meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan teknologi informasi. BPR sepertinya tidak bisa bergerak sendiri. Agar berdaya saing, BPR lebih baik bermitra dengan bank umum melalui program penerusan kredit (chanelling). Dengan adanya kemitraan, kita berharap BPR bisa mendapatkan sumber pendanaan dan transfer pengetahuan.***


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close