ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 18 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Efek Jera bagi Koruptor
Sabtu, 11 Mei 2013 | 8:35

Petugas keamanan KPK mengecek kesiapan rumah tahanan (rutan) khusus untuk narapidana korupsi di gedung bawah tanah gedung KPK, Jakarta, rutan yang dibangun di lantai bawah tanah gedung KPK ini nantinya akan terdiri atas ruang penahanan bagi para koruptor dan safe house bagi whistle blower atau justice collaborator yang terancam keselamatannya. FOTO: Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN (sumber: FOTO: Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN) Petugas keamanan KPK mengecek kesiapan rumah tahanan (rutan) khusus untuk narapidana korupsi di gedung bawah tanah gedung KPK, Jakarta, rutan yang dibangun di lantai bawah tanah gedung KPK ini nantinya akan terdiri atas ruang penahanan bagi para koruptor dan safe house bagi whistle blower atau justice collaborator yang terancam keselamatannya. FOTO: Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN (sumber: FOTO: Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN)

Hukuman penjara bagi narapidana koruptor kakap di negeri ini rupanya hanya kamuflase. Sang terpidana korupsi sepintas tampak secara serius digiring masuk ke gerbang penjara usai dijatuhi hukuman, tapi kenyataannya, semua itu palsu belaka. Para terpidana koruptor kakap ternyata masih mendapat perlakuan istimewa.

Lihat saja, masih banyaknya koruptor yang bebas keluar masuk lembaga pemasyarakatan (lapas), pulang ke rumah, pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, ataupun melenggang ke tempat- tempat publik, meski tengah menjalani hukuman. Para terpidana koruptor ini bahkan masih diterima bak raja ketika mereka berkesempatan hadir di tempat-tempat pertemuan umum atau di tempat-tempat pesta.

Kenyataan seperti ini sungguh semakin membuka mata publik bahwa koruptor yang dipenjara di negeri kita memang tidak pernah dihukum selayaknya narapidana lainnya. Padahal, sebagai pelaku kejahatan luar biasa (extra-ordinar y crime), terpidana koruptor justru sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang ekstra berat. Tidak hanya dalam bentuk lamanya masa hukuman tapi juga dalam bentuk hukuman sosial dan ekonomi yang sangat keras. Ini sangat penting untuk menimbulkan efek jera, baik bagi sang pelaku maupun “calon-calon” pelaku tindak pidana korupsi.

Leluasanya para terpidana koruptor ke luar sel jelas akan menyebabkan hilangnya efek jera. Lebih dari itu, melenggang-bebasnya para terpidana korupsi di tempat-tempat umum merupakan tamparan telak bagi wajah penegakan hukum di negeri ini. Hukum benar-benar dipermainkan, dilecehkan, dan bisa dibeli oleh para koruptor itu. Ini jelas sangat memporakporandakan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Karena itu, demi upaya pemberantasan korupsi yang lebih bertaji dan mematikan, institusi penegak hukum harus berani dan sungguh-sungguh menerapkan penegakan hukum yang menciptakan efek jera. Banyak langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan efek jera bagi terpidana korupsi dan “calon-calon” koruptor. Pengenaan baju tahanan yang diberlakukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini adalah sebuah langkah baik. Namun, jangan hanya tulisan “tahanan KPK”, tapi juga ada sebutan “koruptor” agar masyarakat lebih mengetahui wajah si penjara uang rakyat tersebut. Sorotan atas diri mereka oleh berbagai media massa akan menjadi alat ampuh untuk menciptakan rasa malu.

Cara lain yang bisa membuat efek jera yaitu dengan meniru cara rezim Orde Baru dalam menangani orang eks anggota PKI. Para koruptor yang tertangkap layak diberikan KTP khusus dengan tulisan “koruptor”. KTP khusus ini harus berlaku seumur hidup. Dengan cara seperti ini, sang koruptor pasti akan merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat tidak dibutuhkan negara ini.

Agar para koruptor bisa jera, lebih baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memikirkan upaya membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus koruptor. Lapas tersebut harus jauh dari akses masyarakat. Selama ini, para pelaku korupsi yang sudah dipenjara, bisa dengan mudah menjangkau area publik karena letak lapas yang memang tak jauh dari area publik tersebut. Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, bisa dijadikan penjara pilihan bagi para narapidana koruptor.

Pemiskinan koruptor juga merupakan hal yang sangat bagus dilakukan guna menimbulkan efek jera. Ini dilakukan dengan menyita semua harta benda yang merupakan hasil korupsi. Singapura dan Hong Kong adalah dua negara yang sukses menekan angka korupsi karena menerapkan aturan yang sangat ketat. Komitmen politik pemerintah yang tinggi dalam memberantas korupsi adalah faktor utama dan terpenting dari keberhasilan Singapura.

Jepang juga sangat ketat dalam perang melawan korupsi. Di Negeri Matahari Terbit itu, koruptor yang berani tampil di depan publik akan disoraki. Cara Jepang ini sangat efektif untuk menimbulkan rasa malu dalam diri para koruptor. Makanya banyak tokoh publik Jepang yang terbukti korupsi akhirnya mengambil jalan pintas — bunuh diri — setelah disoraki masyarakat sebagai koruptor. Kita harus bisa belajar dari Singapura, Hong Kong, dan Jepang dalam hal penciptaan efek jera bagi para koruptor.

Dengan menerapkan semua hal yang disebutkan di atas, kita yakin terpidana korupsi yang sudah bebas dari hukuman dan orang-orang lain di negeri ini pasti harus berpikir seribu kali untuk korupsi. Saat ini, orang- orang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi karena hukumannya ringan dan penjara kerap terkesan hanya sebuah kamuflase. Ini tak bisa dibiarkan jika kita ingin membasmi habis korupsi yang sudah merajalela ini. Hukuman bagi koruptor, si perampok uang negara, haruslah final, mampu menimbulkan efek jera, dan mematikan. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close