ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 18 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Pengembang Wajib Terapkan Pola Hunian Berimbang
Senin, 9 Januari 2012 | 14:42

Sejumlah pengunjung mencari informasi proyek apartemen bersubsidi dan perumahan di stand Perum Perumnas saat pameran perumahan di Jakarta, baru-baru ini. Perum Perumnas segera mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2004 tentang pemberdayaan Perum Perumnas. Revisi bertujuan memperkuat peran perusahaan pelat merah ini guna menyediakan hunian bagi masyarakat  berpenghasilan rendah. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN Sejumlah pengunjung mencari informasi proyek apartemen bersubsidi dan perumahan di stand Perum Perumnas saat pameran perumahan di Jakarta, baru-baru ini. Perum Perumnas segera mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2004 tentang pemberdayaan Perum Perumnas. Revisi bertujuan memperkuat peran perusahaan pelat merah ini guna menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menegaskan, pengembang akan diwajibkan menerapkan pembangunan perumahan dengan pola hunian berimbang agar pembangunan perumahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

"Kami menargetkan Permenpera tentang hunian berimbang dapat terbit akhir bulan Januari 2012. Komposisi hunian berimbang yang ideal adalah 1:2:3 antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana," kata Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Iskandar Saleh menjelaskan, pola hunian berimbang ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan untuk mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.

"Harapannya bila pola hunian berimbang dilakukan, maka backlog (kekurangan kebutuhan) perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang mencapai 13,6 juta unit dapat lebih teratasi," katanya.

Untuk itu, Kemenpera sedang melakukan finalisasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat terkait hunian berimbang sebagai implementasi UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Prinsip dasar regulasi ini adalah memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dan hunian yang proporsional," katanya.

Iskandar menambahkan, penentuan komposisi pola hunian berimbang 1:2:3 ini merupakan kesepakatan dari hasil konsultasi publik yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan perumahan, yang meliputi unsur pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, DPP/DPD REI, DPP/DPD APERSI, Perum Perumnas, lembaga swadaya masyarakat bidang perumahan, serta lembaga perlindungan konsumen maupun pemerhati bidang perumahan.

"Konsultasinya sejak Mei 2011 di Surabaya, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Banjarmasin, dan difinalisasi di Jakarta pada 19 Desember 2011," katanya.

Ia juga mengatakan, Permenpera itu nantinya merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang dan penerapannya sesuai kondisi tiap daerah.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemda sesuai dengan karakteristik kebutuhan rumah di masing-masing daerah sehingga bisa jadi, 1:2:7 dan seterusnya," katanya. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close