DPR Minta Bank Pemerintah Dukung Kebijakan FLPP

DPR Minta Bank Pemerintah Dukung Kebijakan FLPP
Senin, 13 Februari 2012 | 16:17

Pekerja melakukan renovasi rumah di perumahan murah, kawasan Bojong Gede, Bogor, akhir pekan lalu. Menurut DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), pada 2012, diperkirakan anggotanya mampu menghadirkan 80 ribu rumah yang berhak mendapat FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ). Tapi, dengan tertundanya FLPP akibat tarik ulur suku bunga antara pemerintah dengan bank penyalur, diperkirakan akan berdampak pada suplai rumah murah yang bakal turun 50%. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

Berita Terkait

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta direksi bank pemerintah mendukung kebijakan pemerintah perihal pembiayaan perumahan untuk rakyat miskin melalui fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan (FLPP).

"Program pembiayaan perumahan untuk rakyat miskin adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah program mulia," kata Marzuki Alie usai menerima deputi dan staf ahli Menteri Perumahan Rakyat, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Marzuki, bank pemerintah yang operasionalnya bersumber dari APBN dan berasal dari rakyat seharusnya mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program Kementerian Perumahan Rakyat untuk memberikan pembiayaan perumahan untuk rakyat miskin seharusnya didukung oleh bank pemerintah.

Ia menyayangkan, sikap bank pemerintah yang menyatakan, suku bunga yang diusulkan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 7% masih terlalu rendah sehingga belum bisa disetujui.

"Seharusnya bank pemerintah bisa menyetujui usulan Kementerian Perumahaan Rakyat, meskipun bunganya hanya sekitar enam persen," katanya.

Menyikapi usulan pembiayaan perumahan untuk rakyat miskin, Marzuki mengusulkan, agar bank pemerintah tidak mencari keuntungan sepenuhnya tapi menjadi bagian dari program peduli rakyat.

Untuk program pembiayaan permahan untuk rakyat ini, kata dia, hasilnya break event point sudah menguntungkan untuk pemerintah.

"Bank pemerintah harus berpandangan jangka panjang dan nasionalis. Jika rakyat bisa lebih sejahtera dan pertumbbuhan ekonomi lebih baik, maka perputaran uang di perbankan akan semakin besar," katanya. (gor/ant)