ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 22 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Aturan Larangan KPR Inden Untungkan Bank
Selasa, 1 Oktober 2013 | 7:55

Nasabah mendapat penjelasan mengenai KPR BII di salah satu stan pameran produk perbankan di Jakarta, belum lama ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA Nasabah mendapat penjelasan mengenai KPR BII di salah satu stan pameran produk perbankan di Jakarta, belum lama ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

JAKARTA-Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan, aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait dengan larangan KPR inden guna memperketat penyaluran kredit properti sebenarnya menguntungkan pihak perbankan.

"Aturan pengetatan pembiayaan kredit properti menguntungkan bank karena membuat struktur pasar semakin stabil," kata A Prasetyantoko dalam diskusi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengetatan pembiayaan kredit berdampak positif kepada bank karena sifat pembelian produk di sektor properti yang dinilai akan tetap selalu laku meski harga terus melambung naik.

Bahkan, lanjutnya, terdapat gejala bahwa semakin mahal harga properti akan semakin diburu karena faktor prestise.

"Tujuan aturan pengetatan itu adalah mengurangi ketergantungan sumber daya pengembang kepada cicilan," katanya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa dengan regulasi tersebut maka kredit properti akan lebih mudah diawasi.

Mengenai kemungkinan adanya perlambatan di sektor properti, ia menekankan bahwa itulah maksud dari dikeluarkannya aturan pengetatan kredit tersebut.

"Properti adalah sektor yang berbasis bahan baku impor sedangkan jumlah impor pada saat ini harus diturunkan," kata Prasetyantoko.

Sementara itu, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, penerapan larangan KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya akan mematikan sektor properti secara perlahan-lahan.

Hal tersebut, menurut Setyo, karena KPR inden merupakan sumber pendanaan utama dari para pengembang terlebih pada saat ini dinilai masih sukar dalam mencari kredit konstruksi yang dikucurkan oleh pihak bank.

Ia mengungkapkan, akan terdapat sekitar 60 persen dari sekitar 3.000 anggota REI yang akan berhenti membangun rumah bila aturan itu diberlakukan, dan hal tersebut dicemaskan akan memicu pemberhentian tenaga kerja secara masif.

Setyo juga mengemukakan, pihaknya menginginkan agar aturan larangan KPR inden tersebut dapat segera dikaji ulang.

Sedangkan Ketua Housing Urban Development Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, pemberlakuan larangan KPR inden itu akan berdampak negatif kepada pengembang kecil yang sebagian besar mengandalkan KPR inden sebagai sumber permodalan.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!