Ekonomi-Politik Berbasis SDA
Oleh Ahmad Bakir Ihsan | Rabu, 12 Januari 2011 | 10:25
Dalam pidato pembukaan “The Climate Project Asia Pacific Summit” di Jakarta, Minggu (9/1), peraih Nobel Perdamaian 2007 Al Gore menyebut Indonesia bisa menjadi negara superpower untuk energi listrik dari panas bumi. Ini tidak saja menjadi solusi perubahan iklim, tapi bisa menguntungkan perekonomian Indonesia.
Pernyataan Al Gore menarik diamati terkait komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam persoalan perubahan iklim (climate change) di satu sisi, dan upaya untuk terus mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan di sisi lain. Al Gore mengingatkan Indonesia bisa tumbuh ekonominya tanpa harus merusak hutan dan mengobarkan emisi.
Selama ini pertumbuhan ekonomi banyak bertumpu pada sumber daya alam (SDA). Namun, karena sumber daya alam terbatas, keuntungan ekonomi yang bersumber dari alam otomatis terbatas. Tampaknya kesadaran tentang keterbatasan ini sering terlupakan oleh obsesi berlebihan mengejar pertumbuhan dan menumpuk kapital.
Konsekuensinya, alam menjadi rapuh. Kita pun semakin sering menyaksikan fenomena paradoks pada alam dan manusia saat ini. Sejumlah kawasan di berbagai belahan dunia dilanda bencana. Di kawasan Asia hujan, longsor, letusan gunung, menjadi ancaman paling nyata yang menelan banyak korban dan kerugian material yang tak sedikit.
Di AS, sedikitnya 2.000 penerbangan di New Jersey, New York, dan Long Island dibatalkan akibat badai salju dan mengganggu perjalanan darat. Di Eropa, dua ribu penumpang terdampar di bandara terbesar Paris, Rois sy- Charles de Gaulle, setelah salju terus turun di Prancis, Belgia, Jerman, dan Belanda. Di Jerman bagian timur, jalur kereta api teradang karena kabel listrik penggerak kereta beku.
Di Moskow, setidaknya 8.000 penumpang tidak terangkut akibat cuaca buruk. Sejumlah bandara tidak beroperasi. Di Inggris, sedikitnya 13 ribu kendaraan mogok atau rusak akibat salju yang turun lebat. Di Belanda, badai salju menyebabkan kerugian ratusan juta euro.
Kerugian di Balik Keuntungan
Perhatian dunia terhadap perubahan iklim belakangan ini semakin mencuat seiring ancaman pemanasan global. Setelah sekian lama berlomba mengambil keuntungan sepihak dari alam, dunia tersadarkan tentang kesenyawaan alam yang tercabik oleh keserakahan manusia.
Namun demikian, egoisme dan antroposentrisme yang terbangun dari altar agung modernisme mencabik harmoni hukum alam. Manusia yang sesungguhnya sebagai bagian inheren dari alam menjelma menjadi raja yang menguasai, bukan mengayomi alam.
Pemanjaan yang dihadirkan oleh modernisme bagi kehidupan manusia ternyata memunculkan nestapa bagi alam. Bencana yang belakangan terjadi dan menguras banyak kerugian material bahkan nyawa seakan menvisualisasi bahwa alam sedang menagih keuntungan yang selama ini diraup oleh manusia.
Perlombaan untuk menjadi Negara dengan tingkat pendapatan tinggi sejatinya punya tujuan mulia, yaitu untuk kesejahteraan. Namun, sayangnya aspek kesejahteraan tak jarang diletakkan secara sektoral yang mengorbankan alam. Akibatnya, ongkos yang harus dikeluarkan manusia terlalu mahal bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomis yang diterimanya.
Menurut perkiraan Robert Costanza, guru besar Ekonomi Ekologi di University of Vermont, AS, dalam Toward an Ecological Economy (1997), nilai jasa ekosistem bumi adalah US$ 33 triliun lebih besar dibandingkan dengan GDP secara global. Ini menunjukkan, biaya yang dibutuhkan alam sebagai sebuah ekosistem jauh lebih besar dari PDB seluruh negara di dunia. Sementara berbagai negara terus mengeruk alam, tanpa memberikan kompensasi setimpal pada alam.
Langkah Menyicil Jasa
Kerusakan alam yang telanjur terjadi dengan dampak biaya tinggi melebihi GDP global, menuntut adanya kearifan agar manusia tak terancam oleh alam. Paling tidak ada dua langkah yang harus dilakukan bersamasama guna menyicil jasa yang direnggut dari alam.
Pertama, mengalkulasi ulang rencana pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada sumber daya alam sembari memperlambat penggunaan sumber daya alam, terutama yang tak terbarukan. Hal ini penting untuk menyeimbangkan antara apa yang diambil dan apa yang harus dibayarkan negara pada alam.
Konsep sustainable growth with equity yang disampaikan Presiden SBY pada pertemuan dengan para pelaku pasar dan rapat kerja awal tahun 2011 sejatinya mengarah ke sana. Equity tidak hanya dalam konteks relasi warga dengan warga, tapi juga warga dengan alam.
Kedua, mereboisasi alam dengan pendekatan yang lebih ecoanthropologies. Pendekatan ini memerlukan kehendak politik yang memberi efek (konstruktif) bagi kesadaran tentang kesenyawaan antara alam dan manusia. Perlu ditumbuhkan apa yang oleh Presiden SBY disebut sebagai budaya menanam, bukan menebang. Kesadaran bersama alam, bukan menyubordinasi alam.
Langkah ini tidak menafikan pengembangan ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Namun, upaya tersebut harus lebih diorientasikan pada upaya penguatan relasi egaliter manusia dengan alam. Langkah ini sebenarnya sudah dimulai oleh beberapa perusahaan yang memberikan perhatian khusus terhadap pengemba- ngan sumber daya manusia yang berkesadaran eco-anthropocentrism.
Namun demikian, langkah back to nature yang dikembangkan oleh beberapa pelaku ekonomi (perusahaan) perlu terus ditindaklanjuti secara serius. Terlebih penguatan landasan yang didasarkan pada komitmen kesenyawaan antara alam dan manusia, bukan keuntungan sepihak (politis).
Di sinilah perlunya peran Negara dalam mengawal eksistensi alam yang selama ini sudah begitu besar jasanya bagi eksistensi negara itu sendiri. Kalau tidak, alam yang semakin terancam akan balik mengancam.
Dampaknya, keuntungan ekonomis yang selama ini diraup negara dari alam tak akan bermakna apa-apa, kecuali kebangkrutan. ***
Penulis adalah dosen Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta, mahasiswa program doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Citra Graha Building 11th Floor, Suite 1102 | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950 | Indonesia
Telepon: +6221-29957555 | Fax: +6221-5200072
