ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 29 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

CSR Perbankan dan UKM
Oleh Achmad Deni Daruri | Kamis, 29 Maret 2012 | 10:23

Dirut PT BRI  (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Komisaris Utama BRI Bunasor Sanim (kanan) disaksikan jajaran komisaris dan direksi menekan sirine saat perayaan HUT ke-116 BRI di Jakarta, Jumat (16/12). BRI terus mengembangkan produk, jasa, dan jaringan dengan memanfaatkan momentum HUT ke-116 melalui peluncuran sejumlah produk baru, peningkatan jaringan, penambahan kegiatan corporate social responsibility (CSR), serta layanan perbankan. Foto: Investor Daily/GAGARIN Dirut PT BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Komisaris Utama BRI Bunasor Sanim (kanan) disaksikan jajaran komisaris dan direksi menekan sirine saat perayaan HUT ke-116 BRI di Jakarta, Jumat (16/12). BRI terus mengembangkan produk, jasa, dan jaringan dengan memanfaatkan momentum HUT ke-116 melalui peluncuran sejumlah produk baru, peningkatan jaringan, penambahan kegiatan corporate social responsibility (CSR), serta layanan perbankan. Foto: Investor Daily/GAGARIN

Usaha kecil dan menengah (UKM) berkembang cukup pesat. Namun, sebagai sebuah entitas bisnis, UKM masih menghadapi persoalan klasik, yakni kurangnya keberpihakan pemerintah dan dukungan perbankan.
 
Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti kokoh ketika menghadapi krisis. Di Amerika Serikat, peran UKM sangat besar dalam mendukung bangkitnya kembali perekonomian negeri itu setelah diterpa krisis pada 2008 lalu. Hal yang sama juga terjadi pada perekonomian Indonesia ketika menghadapi krisis tahun 1997 lalu. Ketika sejumlah perusahaan berskala besar tumbang, sektor UKM justru tahan banting dan tetap survive.

Sayangnya, sektor UKM belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah, juga dunia perbankan. Padahal, dalam system perekonomian yang corporate governance-nya adalah perbankan maka dengan sendirinya seluruh aktivitas dunia usaha sangat tergantung kepada perbankan sebagai sumber pembiayaan. Kebergantungan terhadap perbankan jelas tidak bisa dihilangkan. Perbankan merupakan salah sumber dana yang paling utama bagi dunia usaha, tak terkecuali sektor UKM.

Untuk menggulirkan aktivitas usahanya, UKM membutuhkan pembiayaan investasi, bukan sekadar modal kerja. Dengan demikian peran subsidi bunga dan jaminan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah menjadi hal penting, dan hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Di negara yang corporate governance-nya adalah pasar modal, seperti Inggris, sumber utama untuk pembiayaan UKM-nya tidak sepenuhnya dari pasar modal. Pemerintah negeri itu ternyata tetap berperan dalam menggairahkan UKM dengan memberikan jaminan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, India, yang corporate governance-nya adalah system perbankan, juga tetap memakai mekanisme jaminan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah. Jadi, apa pun sistem governance-nya, pembiayaan UKM tetap dimotori oleh perbankan, juga adanya dana jaminan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah tersebut.

Perlu Keahlian Khusus
Usaha kecil dan menengah memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh usaha besar. Salah satu sifat khusus yang dimilikinya adalah informasi asimetrik. Karena sifat khusus itulah maka diperlukan pendekatan dan keahlian khusus untuk memahami perilaku dan kondisi usaha kecil dan menengah yang ada di negeri ini. Di Indonesia memang tidak semua bank memiliki keahlian tersebut. Salah satu bank yang memahami secara baik karakteristik UKM adalah Bank BRI.

Sudah cukup lama bank milik Negara ini memainkan peran yang sangat vital dalam membantu pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah. Guna memperluas dan memperkuat sektor UKM, ke depan, bank yang sudah mengenal secara baik denyut nadi sektor usaha ini perlu diberikan kesempatan untuk mengelola pendidikan bankir. Ini penting, bukan bagi bank itu sendiri, tapi bagi sektor pembiayaan dalam arti yang sangat luas.

Sudah waktunya sekolah-sekolah yang mendidik para bankir untuk menggunakan metode pendidikan yang berbasis perbankan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Langkah ini sangat diperlukan agar bankir yang dihasilkan oleh sistem perbankan siap menghadapi informasi asimetrik pada usaha kecil dan menengah.

Para bankir ini perlu mendapatkan pendidikan sosiologi, antropologi, dan juga psikologi agar dapat berkomunikasi dan memahami sektor tersebut. Semakin cepat perbankan menyiapkan para bankir yang memahami secara mendalam seluk-beluk pembiayaan UKM maka akan semakin terpacu perekonomian nasional.

Dengan adanya bankir-bankir yang memiliki hubungan khusus dengan sektor usaha kecil dan menengah maka bank dapat melakukan perbaikan kualitas manajemen usaha kecil dan menengah, yang selama ini dipandang sebelah mata oleh kalangan perbankan.

Dalam kaitan itu pula, sangatlah tepat jika dana tanggung jawab social perusahaan (corporate social responsibility/CSR) perbankan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Dana corporate social responsibility dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan manajerial, leadership, dan juga pemasaran bagi sector usaha kecil dan menengah.

Mengingat masih banyaknya sector usaha kecil dan menengah yang masih belum mampu membuat perencanaan bisnis maka pelatihan untuk bidang ini juga sangat diperlukan. Penting pula untuk diberikan pelatihan bagi sektor usaha kecil dan menengah dalam hal pemanfaatan internet.

Jika dana CSR perbankan dapat dialokasikan untuk pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor usaha kecil dan menengah maka hasilnya akan sangat efektif. Dengan adanya program-program ini, informasi asimetrik yang menjadi kendala dalam berhubungan dengan sektor usaha kecil dan menengah akan dapat segera teratasi.

Raih Pasar Luar Negeri
Pemerintah dapat juga memberikan kemudahan pajak bagi aktivitas usaha kecil dan menengah ini guna mengurai kesenjangan antara tabungan dan investasi dalam upaya membangun sektor ini. Jika nantinya terjadi kesenjangan antara tabungan dan investasi di sector ini, bank sentral tak perlu ragu untuk mencetak uang dalam rangka membiayai sektor UKM ini.

Jangan takut inflasi, karena inflasi saat ini cenderung terus menurun. Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan kalangan perbankan tersebut di atas, kita harapkan sektor usaha kecil dan menengah terus tumbuh dan berkembang, produksi barang dan jasa juga akan semakin kencang. Kita tidak bisa berharap datangnya sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk membiayai sektor ini. Hambatan politik di parlemen dan masih bercokolnya barisan teknokrat beraliran neolib bisa menjadi “mimpi buruk” bagi pengembangan sektor ini.

Satu-satunya jalan yang paling tepat adalah kembali berharap kepada perbankan, sebagai sumber utama pembiayaan sektor UKM. Lebih khusus lagi, yakni bank-bank yang memang sudah dikenal piawai dalam memahami “denyut nadi” sektor usaha kecil dan menengah.

Dengan berjalannya strategi di atas, kita yakin, mutu produk yang dihasilkan UKM tak akan dengan mudah digusur oleh produk Tiongkok yang kini membanjiri Indonesia. Kita bahkan yakin, saatnya nanti produk-produk milik bangsa Indonesia bisa merebut pasar di luar negeri.

Penulis adalah presiden direktur Center for Banking Crisis


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.