ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

RUU Ormas tak Halangi Kebebasan Berserikat
Sabtu, 2 Maret 2013 | 8:50

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjamin Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak akan menghalangi hak berserikat seperti yang tertuang dalam UUD 1945.

"Dijamin, tidak ada upaya menghalangi kebebasan berserikat. Yang kami atur di sini adalah bagaimana menata gerakan kemasyarakatan, baik kegiatannya maupun keuangannya," katanya di Jakarta, Jumat (1/3).

Pembentukan RUU Ormas tersebut untuk mengatur keberadaan ormas yang semakin menjamur di Tanah Air.

Selain itu, RUU Ormas juga dibentuk untuk mengatur kejelasan penegakan hukum terhadap anggota ormas yang melakukan tindak pidana, misalnya anarkis atau identik dengan kekerasan.

Selama ini, penegakan hukum terhadap sejumlah ormas yang bertindak anarkis di ruang publik diberlakukan untuk individu atau secara personal anggota ormas saja.

Namun, dia mengatakan bahwa RUU Ormas tidak mengatur tentang hal penegakan hukum, karena hal itu menjadi tugas dan wewenang pihak kepolisian.

"Kalau ada anggota yang bertindak atas nama organisasi, maka akan ada tindakannya. Kita letakkan ini pada tempatnya, karena orang sering mencampuradukkan antara RUU Ormas dan penegakan hukum pidana," katanya.

Dia mengatakan penataan ormas diperlukan karena sejumlah bentuk berkelompok, seperti partai politik dan yayasan, juga sudah diatur dalam UU.

"Ormas tidak bisa sesuka hati dalam bernegara. Kalau terkait pidana, itu harus diproses menurut hukum," katanya.

Kepala Subdit Ormas Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Bahtiar mengatakan bahwa RUU Ormas diperlukan untuk menjamin hak asasi setiap ormas agar tidak berbenturan dengan hak asasi ormas lain dan individu warga negara lain.

"Pengaturan itu diperlukan agar tidak terjadi tirani atas nama kebebasan berorganisasi atau berkelompok dalam masyarakat, sehingga terjadi monopoli kebenaran oleh organisasi kemasyarakatan tertentu di ruang publik," katanya.

Pembahasan RUU Ormas mendapat kecaman dari sejumlah ormas, salah satunya Koalisi Akbar Masyarakat Sipil (KAMSI) yang menuntut agar pengesahannya dibatalkan.

"Publik banyak yang terkecoh mengira RUU Ormas adalah solusi maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas," kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, selaku perwakilan KAMSI, yang terdiri atas 50 lembaga, 15 tokoh, dan 46 lembaga daerah.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!