ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Revisi UU Migas Selesai Medio 2013
Oleh Retno Ayuningtyas dan Pamuji Slamet | Sabtu, 24 November 2012 | 11:14

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (tengah) didampingi Hakim MK Achmad Sodiki (kiri) dan Harjono memimpin sidang pleno dengan agenda putusan terkait uji materi UU Migas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (13/11). Dalam sidang pleno tersebut MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Wahyu Putro A/ss/nz/12 Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (tengah) didampingi Hakim MK Achmad Sodiki (kiri) dan Harjono memimpin sidang pleno dengan agenda putusan terkait uji materi UU Migas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (13/11). Dalam sidang pleno tersebut MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Wahyu Putro A/ss/nz/12

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bertekad untuk mempercepat pembahasan revisi Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Kedua pihak berharap draf revisi UU Migas masuk ke rapat paripurna DPR pada awal Januari 2013 dan menjadi undang-undang pada medio 2013.

Hingga kini, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha mengatakan, proses revisi UU No 22/2001 tentang Migas masih berjalan. Jika sesuai jadwal, pembahasan di internal Komisi VII akan tuntas akhir 2012. “Selanjutnya, RUU tersebut diajukan ke sidang paripurna pada Januari 2013,” ujar Satya kepada Investor Daily, Jumat (23/11).

Sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), proses pembahasan undangundang akan berlangsung selama dua kali masa sidang atau enam bulan. “Jika semuanya lancar, revisi akan selesai pada pertengahan tahun, sekitar Juli atau Agustus 2013,” kata Satya.

Menurut Satya, salah satu poin penting yang masuk dalam proses pembahasan revisi adalah bentuk badan yang mengelola kontrak minyak dan gas bumi. Sejatinya, DPR telah menyiapkan beberapa perubahan dalam badan yang berperan mengelola migas. “Tetapi MK dan masyarakat kurang sabar. Apa yang dikhawatirkan tentang lembaga lama (BP Migas) sudah ada dalam pembahasan internal komisi. Kami juga akan melakukan beberapa perubahan,” ungkap Satya.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi digital di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close