Presiden SBY Kecam Makelar Tanah

Presiden SBY Kecam Makelar Tanah
Kamis, 2 Agustus 2012 | 19:35

Presiden Yudhoyono (SBY)

Berita Terkait

SBY: Makelar Tanah Penghambat Proyek Infrastruktur

BANTEN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua pihak untuk tidak menarik keuntungan pribadi dari pembebasan tanah bagi proyek pembangunan fasilitas publik, termasuk menjadi perantara, sehingga menghambat pembangunan proyek yang dibutuhkan masyarakat.

"Banyak kaum makelar yang menghambat. Saya berharap kita tidak tertinggal dari negara lain. Kita bisa seperti itu, maka pembebasan tanah sukseskan bersama-sama," kata Presiden dalam keterangan pers usia rapat koordinasi bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis sore.

Kepala Negara juga mengajak masyarakat dan semua pihak memudahkan proses pembebasan tanah bagi pembangunan fasilitas umum bila memang rakyat tidak dirugikan dan mendapat ganti rugi yang wajar.

"Saya mengajak semua pihak untuk kepentingan umum, rakyat tidak dirugikan maka mestinya didukung. Saya ajak juga pemerintah daerah, termasuk BUMN juga, mana kala ada masalah selesaikan dengan baik, rakyat tidak dirugikan," kata Presiden.

Mengenai perkembangan proyek pembangunan fasilitas umum di sejumlah daerah, Kepala Negara mengatakan dari laporan Menteri Perhubungan dan juga Menteri Pekerjaan Umum, kendala yang dihadapi di masing-masing daerah berbeda.

"Juga dibahas perihal pembebasan lahan. Kita banyak sekali merugi. Pada tahun ini anggaran tersedia, APBN, APBD maupun swasta tapi terhambat karena tidak mudah membebaskan tanah. Kita sudah punya Undang-Undang, Perpres sudah final, piranti lunak ada aturannya, semua itu bisa selesaikan masalah ketika pembebasan lahan tidak berjalan efektif," kata Presiden.

Karena itu, Presiden menegaskan semua pihak harus terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Rangkaian Safari Ramadhan Presiden sebelumnya mengunjungi dan melakukan rapat koordinasi bidang hukum di Kejaksaan Agung, bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional dan bidang Kesehatan di Kementerian Kesehatan. (tk/ant)