Kasus Simulator SIM Serahkan ke KPK

Kasus Simulator SIM Serahkan ke KPK
Kamis, 2 Agustus 2012 | 15:20

Polisi.

Berita Terkait

JAKARTA-Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam kasus Korlantas ini Presiden SBY harus bertanggung jawab. Presiden tak bisa hanya instruksikan tapi perintahkan Kapolri agar serahkan semuanya ke KPK," kata pengamat kepolisin Bambang Widodo Umar dalam diskusi di Senayan Jakarta, Kamis (2/8).

Diskusi bertema "Membongkar Kasus Korupsi Di Tubuh Polri" menghadirkan pembicara pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, dosen PTIK Alfons Loemau, dan anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari.

Lebih lanjut Widodo Umar melihat bahwa dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini ada arogansi kekuasaan di Polri.

Menurut dia, dalam kasus ini sebenarnya UU KPK sudah jelas mengaturnya. Karena itu kasus ini harus diserahkan ke KPK.

"Ini Presiden SBY tahu atau tidak.? Atau setidaknya orang-orang di sekelilingnya jangan mengompori. Presiden SBY harus perintahkan Kapolri agar diserahkan saja semua ke KPK," kata Widodo Umar.

Widodo Umar mengatakan bahwa dengan kasus ini saatnya Polri membersihkan diri. Karena itu dengan kearifan Polri harus serahkan sepenuhnya ke KPK.

Hal yang sama juga disampaikan Alfons Loemau kalau memang niatnya mau sama-sama melakukan pemberantasan korupsi, maka Polri harus serahkan saja ke KPK.

Alfons menilai ketegasan KPK untuk menetapkan mantan Kakorlantas DS sebagai tersangka merupakan tindakan hebat.

"Ini sebuah titik balik yang baik. Karena seorang Gubernur Akpol, pendidik calon perwira dipersangkakan sebagai pelaku korupsi," kata Alfons.(ant/hrb)