ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Instrumen Hukum Penjara Tidak Boleh Diobral
Senin, 15 Juli 2013 | 17:01

JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin mengatakan, instrumen hukum pidana penjara sesungguhnya tidak boleh diobral oleh negara dan persoalan-persoalan negara tidak harus selalu dikonstruksikan solusinya dengan pidana penjara.

"Sekarang hampir semua undang-undang tidak afdol rasanya kalau tidak mencantumkan sanksi pidana penjara," kata Irman, saat sidang pengujian UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (15/7).

Menurut dia, paradigma hukum penjara dalam legislasi negara kita harus diubah karena tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pidana penjara.

Pengujian UU Rumah Sakit diajukan PP Muhammadiyah karena dinilai merugikannya sebagai badan hukum privat berupa amal usaha rumah sakit di seluruh Indonesia karena mewajibkan pemohon membentuk badan hukum khusus tentang perumahsakitan.

PP Muhammadiyah dalam hal ini menguji Pasal 7 ayat (4), Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1) UU Rumah Sakit.

Salah satu pasal yang diuji ini, yakni Pasal 62 UU tentang Rumah Sakit menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar".

"Menjadi lucu, ada warga negara yang menjalankan fungsi membantu tugas negara memberikan pelayanan rumah sakit yang tidak berorentasi profit, hanya karena tidak memenuhi syarat administrasi seperti izin, yang bersangkutan harus menjadi narapidana selama dua tahun," kata Irman.

Dengan ketentuan tersebut, kata Irman, korporasi Muhammadiyah, para pengurusnya yang menanggani Rumah Sakit harus pindah dari kawasan Cikini ke LP Cipinang.

Untuk itu, dia berpendapat bahwa sanksi pidana penjara akibat pelanggaran administratif justru kehilangan basis konstitusionalnya, karena kebebasan warga negara tidak bisa dicabut jikalau hanya menutupi kemalasan negara untuk memajukan kehidupan warganya.

Irman mengatakan sanksi pidana penjara yang diancamkan oleh UU Rumah Sakit hanya karena masalah administratif sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memajukan kesejahteraan umum.

"Apalagi rumah sakit itu sesungguhnya negara mendapatkan bantuan dalam fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum," tegas Irman. (ID/tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!