ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Hendropriyono: Dakwaan Pembunuhan Berencana Kasus Cebongan Berlebihan
Kamis, 20 Juni 2013 | 16:50

YOGYAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Purnawirawan Hendropriyono menganggap dakwaan pembunuhan berencana kepada terdakwa eksekutor kasus penyerangan Lapas kelas II B Cebongan oleh oditur militer terlalu berlebihan.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri sidang pertama kasus tersebut di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kamis (20/6).

"Saya tidak sepakat kalau prajurit yang memiliki pengalaman cukup harus merencanakan pembunuhan dulu. Saya yakin itu tindakan spontan berdasarkan jiwa korsa. Saya kan juga bekas anggota Kopassus, jadi tahu betul," kata Hendropriyono.

Menurut Hendro, majelis hakim serta oditur militer perlu melihat sisi kemanfaatan, di samping tindak pidana yang dilakukan ke 12 terdakwa yang merupakan anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan, secara hukum.

"Harus melihat juga bahwa setelah pembunuhan terhadap empat preman itu, Yogya menjadi lebih aman dari sebelumnya," katanya.

Dalam sidang pertama yang dipimpin ketua majelis hakim Letkol Chk Joko Sasmito, terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon, Sersan Dua Sugeng Sumaryanto, serta Kopral Satu Kodik dijerat dengan pasal berlapis yang memuat lima dakwaan.

Adapun ke lima dakwaan yang dijatuhkan kepada ketiga tersangka tersebut yakni dakwaan primair Pasal 340 KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama.

Selanjutnya, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan secara bersama-sama.

Dakwaan lebih subsidair Pasal 351 (1) yo ayat (3) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP Militer karena meninggalkan atau melampaui perintah dari dinas.

Dalam sidang itu, majelis hakim memberi kesempatan ketiga terdakwa untuk mengajukan eksepsi yang akhirnya disepakati pada Senin (24/6). (ID/tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!