ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

13 Konflik Lahan Selama 2011 di Jambi
Senin, 9 Januari 2012 | 16:12

JAMBI- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Jambi mencatat 13 konflik lahan di Provinsi Jambi selama 2011 dengan di dominasi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan.

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rakhmad Hidayat di Jambi, Senin (9/1) mengatakan, konflik lahan atau agraria dipicu pengelolaan sumber daya alam yang terfokus pada pemegang modal besar.

"Sama seperti di Mesuji maupun Bima, kasus agraria di Jambi juga sudah berlangsung lama bagaikan api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa memanas tanpa ada penyelesaian," ujarnya.

Pada kasus-kasus tersebut terjadi menyebar di beberapa daerah di Provinsi Jambi seperti di Kabupaten Muarojambi, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Tebo dan Kabupaten Bungo.

"Jumlahnya mencapai ribuan hektare yang disengketakan. Korbannya justru lebih banyak pada masyarakat atau petani baik korban secara fisik maupun materi," katanya.

Bahkan dia mencatat berdasarkan data resmi Pemprov Jambi saat ini terdapat 24 kasus agraria antara masyarakat dengan perusahaan sawit, serta empat kasus masyarakat dengan perusahaan pengelola hak tanaman industri (HTI).

Banyaknya kasus agraria, kata dia, menandakan negara belum mampu memberikan dan mengayomi masyarakat dan lebih memperlihatkan keberpihakan terhadap perusahaan atau pemodal besar.

"Jika kami amati, proses penyelesaian sebuah kasus agraria justru lebih pada diskusi atau penyelesaian yang menipu. Dimana janji yang diberikan pemerintah daerah fungsinya hanya sesaat meredam konflik. Namun akar masalah tetap saja ada tanpa penyelesaian yang jelas," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyelesaian konflik lahan cenderung diabaikan dan hanya upaya sesaat meredam konflik. Ironisnya, dengan alasan masalah lahan dikuasai pemerintah pusat menyebabkan terjadinya saling lempar tanggung jawab oleh pemerintah.

Padahal, lanjut dia, pemberian izin pengelolaan kawasan diawali dengan pertimbangan teknis dari pemerintah daerah. Kemudian diusulkan ke pemerintah pusat untuk diverifikasi.

"Secara mekanisme perizinan cukup memadai, namun kenyataannya masih belum memuaskan. Hal ini ditengarai masih maraknya dugaan korupsi oleh pihak pihak tertentu terkait proses perizinan pengelolaan lahan," ujarnya lagi.

Terkait hal itu, Rakhmad menyarankan beberapa solusi terkait konflik agararia di Provinsi Jambi.

Diantaranya, mendata ulang masyarakat dan lahan yang berkonflik. Menghentikan pendekatan polisional pada proses penyelesaian konflik yang biasanya justru menimbulkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah juga diharapkan menghentikan dan menarik aparat dari tugas tugas pengamanan kawasan perkebunan, HTI maupun tambang.

"Perlu juga adanya rekalkulasi sumberdaya alam dan perhitungan daya dukung lingkungan. Adanya alokasi lahan eks HPH untuk petani, penertiban dan penataan batas kawasan yang jelas. Terakhir adalah perencanaan yang transparan sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dikemudian hari," tambah Rakhmad.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!