ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 20 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

OJK Kaji Unsur Pidana Kasus Konsorsium Asuransi TKI
Oleh Gita Rossiana | Selasa, 13 Agustus 2013 | 12:58

Ketua Bapepam-LK Ngalim Sawega (kedua dari kanan) berbincang bersama Dirut Bursa Efek Indonesia Ito Warsito (kedua dari kiri), Dirut KPEI Hasan Fawzi (kiri) dan Dirut KSEI Ananta Wiyogo (kanan) di sela jumpa pers tengah tahun dan 35 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Galeri BEI, Jakarta.  Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN Ketua Bapepam-LK Ngalim Sawega (kedua dari kanan) berbincang bersama Dirut Bursa Efek Indonesia Ito Warsito (kedua dari kiri), Dirut KPEI Hasan Fawzi (kiri) dan Dirut KSEI Ananta Wiyogo (kanan) di sela jumpa pers tengah tahun dan 35 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Galeri BEI, Jakarta. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengkaji unsur pidana terhadap PT Paladin International pada kasus Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini juga akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I OJK Ngalim Sawega menjelaskan, sebelum memutuskan tindak pidana terhadap Paladin, OJK akan memeriksa unsur-unsur yang mengkaitkan Paladin, seper ti transparansi premi.

Hasil audit akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diperiksa melalui jalur hukum. “Hasil kajian akan kami serahkan ke kepolisian. Namun, kajiannya harus berupa hasil audit,” jelas Ngalim saat ditemui dalam acara halal bihalal di Kantor OJK, Jakarta, Senin (12/8).

Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Paladin selaku pialang asuransi dilakukan setelah ditemukan kejanggalan dalam implementasi konsorsium asuransi TKI. Pada pemeriksaan tersebut, OJK menemukan hal yang tidak sesuai dengan kegiatan asuransi dalam pengelolaan dana konsorsium asuransi.  “Kami melihat beberapa hal yang transparansinya kurang bagus,” ujar Ngalim.

Pada pelaksanaan asuransi TKI ini, dari Rp 398 miliar premi yang dikumpulkan, sekitar 5% atau Rp 20 miliar diperuntukkan untuk komisi pialang. Sementara 45% atau Rp 179 miliar dikelola oleh pialang, dan 50% atau Rp 199 miliar untuk premi asuransi.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.
Close