Dorong Pembuatan Manual Standarisasi Kinerja APIP

WAPRES BOEDIONO

Dorong Pembuatan Manual Standarisasi Kinerja APIP
Rabu, 22 Februari 2012 | 12:43

Wapres Boediono saat memberikan penghargaan kepada Menperin Mohamad S Hidayat (kiri) di Jakarta, 19 September 2011. Kemenperin meraih penghargaan dengan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan (LK) tahun 2010, dan merupakan penghargaan ketiga secara berturut-turut, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Hartono/ama/11

Berita Terkait

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengatakan dirinya akan mendorong pembuatan manual untuk standarisasi kinerja aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

"Manual dasar yang bisa dijadikan pegangan aparat pengawasan internal pemerintah," kata Wapres dalam sambutannya di lokakarya APIP di Jakarta, Rabu.

Menurut Wapres yang juga Ketua Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi tersebut, manual pengawasan dibutuhkan mengingat laporan kinerja APIP saat ini beraneka ragam. Variasi dari laporan tersebut memiliki jurang yang cukup lebar.

Di antaranya, menurut Wapres, terdapat aparat pengawasan internal yang pasif dan hanya menunggu adanya laporan kesalahan. "Bahkan yang paling lemah menunggu saja, menunggu surat kaleng untuk ditelusuri," kata Wapres.

Padahal, menurut Wapres, aparat pengawasan internal merupakan pendukung bagi keberhasilan suatu kebijakan. Wapres menambahkan, ke depan perlu adanya reposisi peran pengawasan internal pemerintah.

Satuan pengawasan mestinya tidak lagi hanya bekerja setelah proyek atau kebijakan tersebut selesai dan hanya memikirkan laporan keuangan. Namun, harus lebih luas dari itu yakni, selain pengawasan laporan keuangan juga terhadap kinerja lembaga.

Untuk itu, lanjut Wapres, satuan pengawas sebaiknya juga bekerja sejak perencanaan kebijakan sebagai dukungan kinerja.

Sehingga diharapkan, katanya, koreksi dapat segera dilakukan bila ternyata terdapat kesalahan dalam kebijakan tersebut. "Ini akan memberikan dukungan kinerja lembaga," katanya.

Wapres menambahkan, berdasarkan pengalamannya memimpin suatu lembaga, perencanaan merupakan hal terpenting dalam penentuan kebijakan. "Perencanaan kunci, kalau di sana ada kesalahan, tinggal menunggu saja mata rantai berikutnya bermasalah, dan ini seringkali terabaikan," katanya. (ant/gor)