ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

OJK Awasi Keputusan RUPS Bumi Plc
Kamis, 21 Februari 2013 | 16:28

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bumi Plc di London, terutama tentang status pengendali di PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

"Sampai saat ini masih berandai-andai apakah ada perubahan pengendali BUMI. Kita tidak melihat siapa menang atau kalah, tapi apakah ada perubahan pengendali atau tidak di Bumi Resources," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, jika terjadi perubahan struktur saham pengendali BUMI, maka perusahaan pengendali wajib menggelar penawaran umum atau tender offer saham milik pemegang saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Bisa tahu ada atau tidaknya perubahan pengendali tergantung hasil RUPS Bumi Plc. Tapi kita juga harus mendapatkan laporan dari BUMI bagaimana hasilnya. Jika tidak ada perubahan pengendali, tidak ada kewajiban tender offer," kata dia.

Ia mengemukakan, berdasarkan aturan pasar modal, besaran harga tender offer adalah menggunakan rata-rata harga tertinggi harian selama 90 hari perdagangan sebelum pengumuman atau memakai harga akuisisi. Dari kedua opsi itu dipilih yang nilainya lebih besar.

Nurhaida mengatakan, jika keputusan RUPS Bumi Plc berdampak signifikan bagi perusahaan, maka manajemen BUMI diharuskan menyampaikan keterbukaan informasi kepada regulator di hari kerja kedua paska keputusan itu.

"Ini, bisa dianggap kejadian penting di pemegang saham yang berimbas pada BUMI, jadi harus dilaporkan di hari kerja kedua setelah terjadinya keputusan," katanya.

Ia juga mengatakan, pihaknya tidak akan ikut menentukan keputusan bisnis Bumi Plc maupun Bumi Resources. Persoalan relationship agreement di antara dua perusahaan itu tetap menjadi hak keduanya.

"Kami hanya melihat apakah ada dampak terhadap pemegang saham BUMI. Kami hanya mengawasi bahwa aturan pasar modal sudah dilaksanakan dengan baik," kata dia. (Investor Daily/tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!