ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 26 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

BNI Hapus Tagih Piutang Rp 4,6 Triliun
Kamis, 28 Maret 2013 | 21:50

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memutuskan penetapan limit hapus tagih piutang perseroan sebesar Rp 4,6 triliun.

"Limit hapus tagih Rp 4,6 miliar ini berpedoman pada kebijakan hapus tagih yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris," kata Direktur Utama BNI Gatot Suwondo, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, limit hapus tagih ini diberlakukan sesuai dengan keputusan MA yang meminta bank-bank BUMN melakukan pertumbuhan.

"Hapus tagih ini dilakukan bila kredit tersebut sudah dihapus buku minimal 5 tahun. Perseroan akan membuat internal SOP-nya serta limit hapus tagih sesuai persetujuan komisaris sampai ada penentuan kembali melalui RUPS," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan BNI Ahdi Jumhari Luddin menjelaskan hapus tagih didasarkan pada SOP yang telah disepakati Bank BUMN. Dengan SOP ini maka BNI dapat mengatasi kreditur-kreditur yang bermasalah.

"Dulu sebelum SOP ini ada tagihan-tagihan macet dari debitur tidak boleh ditagih berdasarkan UU Nomor 49 tahun 1956, tapi dengan adanya SOP semua sudah bisa kita atasi," ujarnya.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menargetkan pertumbuhan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada 2013 sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp25,3 triliun.

"Pada Januari sampai Februari 2013 Kredit Perumahan Rakyat (KPR) net growth-nya saat ini sebesar Rp 700-800 miliar yang sebelumnya ditargetkan Rp 1 triliun," ujar Direktur Konsumer dan Ritel PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Darmadi Sutanto.

Menurut dia, pada awal tahun selalu pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan semester II, karena pada Januari dan Februari adanya surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru yang belum selesai.

"Hasil ini memang masih kecil karena pada Januari dan Februari banyak PBB yang belum bisa cair, itu fenomena tahunan untuk KPR," ujarnya.

Ia melanjutkan, permintaan KPR masih didominasi untuk perumahan kelas menengah dengan pagu harga sekitar Rp 300 juta. Namun, BNI juga ingin menyasar pangsa konsumen yang mengambil pagu harga Rp 500 juta.

"Ke depan kami membidik Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar karena dirasa segmentasi tersebut memberikan kestabilan. Kalau di midle low itu harus diingatkan untuk bayar," kata dia.

Meski menyadari bahwa sektor properti berpotensi terjadi fenomena penggelembungan (bubble), ia meyakini bahwa indikasi yang ada masih menunjukkan gejala normal dan belum membahayakan.

Namun, masalah utama yang harus diwaspadai, menurut Darmadi, ancaman yang muncul dari kondisi ekonomi global yang melambat. (Investor Daily/tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!