ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 20 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Subsidi BBM Harus Dikurangi demi Stabilitas Anggaran
Selasa, 30 April 2013 | 13:25

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dikurangi untuk menjaga stabilitas anggaran dan juga meringankan beban APBN. Sebab Beban anggaran akibat subsidi BBM yang semakin besar berpotensi menganggu kesehatan fiskal.

"Terus terang tidak sehat dan kurang aman. Kalau tidak perbaiki anggaran kita akan lebihi 3% dan melanggar Undang-Undang. Dengan defisit yang besar, ketahanan ekonomi kita akan terganggu," kata Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa.

Presiden Yudhoyono memaparkan dari rencana APBN 2013 penerimaan sebesar Rp1.529,7 triliun dengan belanja negara sebesar Rp1.683 triliun maka defisit yang terjadi sebesar Rp153,3 triliun atau sebesar 1,65% dari produk domestik bruto (PDB).

Ditambahkannya, berdasarkan APBN 2013 maka anggaran untuk total subsidi mencapai Rp317,2 triliun, sementara untuk subsidi BBM sendiri mencapai Rp193,8 triliun.

"Bila tidak dikendalikan maka total subsidi bisa mencapai Rp446,8 triliun dan subsidi BBM saja bisa mencapai Rp297,7 triliun dan defisitnya bisa mencapai Rp353,6 triliun atau 3,83%  dari produksi domestik bruto," tukas Presiden.

"Subsidi BBM yang amat besar mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan menjadi semakin sedikit, juga pembangunan infrastruktur terbatas," tambahnya.

Oleh karena itu, pengurangan subsidi bahan bakar minyak, kata Presiden, harus dilakukan dalam waktu dekat.
 
Meski demikian, Presiden mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi menunggu kesiapan dana kompensasi bagi masyarakat miskin yang harus dibahas bersama DPR dalam skema RAPBN-P 2013 dan diharapkan selesai pada Mei mendatang. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.
Close