Pemerintah Siapkan Langkah Pengamanan Krisis Ekonomi

Pemerintah Siapkan Langkah Pengamanan Krisis Ekonomi
Kamis, 16 Agustus 2012 | 23:10

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: Investor daily/Rumgapres-Abror

Berita Terkait

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pengamanan dan mitigasi krisis untuk mengantisipasi dampak negatif dari memburuknya situasi ekonomi dan keuangan global.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu pada pidato penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis malam.

Langkah pertama, dalam perubahan APBN 2012 telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global dan gejolak harga minyak dunia, dengan menyediakan anggaran stimulus fiskal dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk tambahan belanja infrastruktur.

"Kita juga sediakan tambahan anggaran subsidi energi untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia," katanya.

Langkah kedua, pemerintah melakukan percepatan dan perbaikan penyerapan belanja, terutama belanja barang dan modal agar memberikan dampak yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi. Sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk untuk mengawal proses ini.

Ketiga, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan bersama dengan otoritas moneter untuk menghadapi berbagai tekanan yang mungkin muncul akibat krisis.

"Untuk ini, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan telah menyiapkan Sistem Protokol Manajemen Krisis untuk menghadapi krisis di sektor keuangan dan tekanan terhadap keuangan negara, melalui pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan," katanya.

Keempat, pemerintah bersama Bank Indonesia juga telah mempersiapkan strategi stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Kelima, Pemerintah telah mempersiapkan fasilitas kedaruratan (contingency facility) secara bilateral dan multilateral, yang sewaktu-waktu siap dipakai untuk mengamankan kondisi pasar domestik apabila diperlukan.

"Dengan langkah-langkah ini, disertai pengalaman kita dalam mengatasi krisis tahun 2008 , Insya Allah kita akan dapat mengamankan ekonomi nasional dari gejolak ekonomi dan keuangan global," katanya.

Presiden menjelaskan, faktor eksternal lainnya yang perlu dicermati dan waspadai adalah perkembangan harga minyak mentah yang sangat mempengaruhi perekonomian dan kondisi APBN. "Meskipun cenderung menurun, harga minyak dunia saat ini relatif masih tinggi, dan tetap berpotensi memberikan beban yang cukup berat bagi APBN kita," katanya.

Pada Maret 2012, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sempat melambung menyentuh angka rata-rata 128 dolar AS per barel. Namun, sejak April 2012, harga ICP terus menurun hingga pada kisaran 99 dolar AS per barel pada bulan Juni 2012.

Pemerintah menetapkan defisit para RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen PDB atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.

Defisit tersebut bersumber dari pendapatan negara yang direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun atau naik 11 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012 serta anggaran belanja negara yang direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun, naik 7,1 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2012. (tk/ant)