ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 19 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Pemerintah-DPR Sepakat Pelaksanaan BPJS I Januari 2014
Rabu, 7 September 2011 | 23:28

JAKARTA- Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR sepakat bahwa pelaksanaan BPJS I akan berlangsung mulai Januari 2014 dengan fokus pada pemberian jaminan kesehatan.

"Pansus dan pemerintah sepakat pelaksanaan BPJS I dengan fokus pada pemberian jaminan kesehatan akan mulai Januari 2014," kata Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab saat membacakan salah satu kesimpulan raker di Jakarta, Rabu.

Namun kesimpulan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak sepakat dengan kesimpulan tersebut dan memberikan catatan.

Fraksi PDIP meminta rumusan kesimpulan tersebut ditambahkan kalimat "semua jaminan kesehatan yang ada di PT Askes, PT Asabri dan PT Jamsostek".

"Silakan kalau teman-teman fraksi lain setuju hanya dengan rumusan fokus pada pemberian jaminan kesehatan, tetapi kami Fraksi PDIP menolak jika tidak dirinci dengan semua jaminan kesehatan seperti yang ada di PT Askes, PT Asabri dan PT Jamsostek," kata anggota Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka.

Menurut Rieke, penegasan secara rinci tersebut perlu dicantumkan karena pengalaman selama ini kesimpulan raker dan kesepakatan yang telah dicapai antara pansus dan pemerintah sering dimentahkan lagi oleh pemerintah.

"Ini harus ditegaskan karena selama ini apa yang jelas-jelas sudah kita sepakati saja sering dimentahkan lagi oleh pemerintah," kata Rieke dengan nada tinggi.

Perdebatan soal tambahan kalimat seperti yang diusulkan Fraksi PDIP tersebut berlangsung sangat alot. Meskipun akhirnya disepakati dengan catatan dari Fraksi PDIP.

Wakil dari pemerintah yang dipimpin Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sempat mendebat dengan nada tinggi. Pemerintah tambah Agus menegaskan, tidak perlu ada tambahan kalimat seperti yang diusulkan Fraksi PDIP tersebut karena yang dimaksudkan memang seperti itu. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close