Indef: Alokasi Belanja Infrastruktur Harus Efektif
Kamis, 16 Agustus 2012 | 16:10
Pembangunan Infrastruktur Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan belanja modal atau infrastruktur yang direncanakan diperbesar posturnya dalam RAPBN 2013 harus efektif dalam pengalokasiannya.
"Kalau pengalokasiannya efektif, tentu akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur yang akan menggerakan banyak sektor, terutama sektor industri dan primer," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati kepada Antara, di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa yakin postur belanja modal diperbesar menjadi sekitar Rp200 triliun dimana pada APBN-P 2012 sebesar Rp168,7 triliun.
Kendati demikian, menurut Enny, meski postur anggaran infrastruktur diperbesar, Indef menemukan bahwa tingkat efektivitas belanja modal pada beberapa tahun sebelumnya masih rendah.
Indef yang melakukan pemantauan menggunakan data sejak 1970 hingga 2010 menemukan bahwa hasil tingkat belanja modal terhadap investasi pemerintah hanya berkisar pada 30%.
"Artinya belanja modal yang relatif sangat kecil ini tidak semuanya menjadi investasi pemerintah atau tidak semua menjadi belanja infrastruktur," jelas Enny.
Menurut dia, ketimbang pemerintah menambah postur anggaran belanja modal, lebih baik untuk meningkatkan kualitas investasi dari anggaran tersebut.
"Lebih baik lagi seperti ini, belanja modal ditambah dan keefektivitasannya juga dinaikan sehingga hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan jauh lebih baik," jelas dia.
Direktur lembaga analisis ekonomi tersebut juga menyatakan penyebab tingkat efektivitas belanja modal yang rendah diakibatkan oleh pola penyerapan belanja yang terkonsentrasi pada triwulan III dan IV sehingga program yang dijalankan hanya memenuhi proyek tahunan semata.
Jika masih seperti itu, menurut Enny, maka proses investasi pemerintah dalam infrastruktur hanya proyek tambal sulam tanpa ada penambahan investasi yang signifikan.
"Contohnya banyak, seperti perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa dan perbaikan jalan lintas Sumatera," jelas dia.
Selain itu, penyebab yang membuat keefektifan belanja modal berkurang adalah perencanaan alokasi yang kurang matang di pemerintah daerah.
Menurut Enny, alokasi pada tingkat provinsi serta kabupaten atau kota lebih banyak kepada program ke arah pembangunan gedung yang sifatnya kepada birokrasi, bukan infrastruktur untuk perekonomian. "Kemudian penyebab yang ketiga adalah tingkat kebocoran anggaran yang masih terjadi," kata dia.
Enny menyarankan agar tujuan anggaran lebih difokuskan kepada produktivitas infrastruktur yang nantinya bisa menopang pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. (*/gor)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950 | Indonesia
Telepon: +6221-29957555 | Fax: +6221-5200072
