BUMN Adopsi Kriteria Baldrige untuk Evaluasi Kinerja
Senin, 14 Mei 2012 | 15:12
Dalam RAPBN-P 2013, dividen bagian pemerintah atas laba BUMN tahun buku 2013 ditargetkan sebesar Rp 31,33 triliun, lebih rendah dari dividen laba bersih tahun buku 2012 yang diproyeksikan sebesar Rp 33,88 triliun. JAKARTA - Untuk meningkatkan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Kinerja Ekselen (KKE).
"Sistem KKE ini diadopsi dari Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellence. Misalnya, kinerja BUMN perkebunan bisa dievaluasi oleh BUMN kebun juga yang sama industrinya. Begitu juga dengan BUMN lainnya," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Pandu Djayanto pada acara Sosialisasi KKE BUMN di kantor pusat Pertamina, Senin.
Pandu mengakui orientasi evaluasi ini tidak semata-mata untuk mendapatkan angka (skor), melainkan BUMN yang melakukan evaluasi dapat mengadopsi kinerja BUMN yang dievaluasi dengan hasil yang cemerlang (ekselen/excellent).
"Kriteria KKE ini akan menjadi acuan bagi semua BUMN untuk menciptakan kinerja yang ekselen," tuturnya.
Sementara Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat menguraikan kriteria ini sebagai panduan BUMN untuk membangun, menata, dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja yang ekselen.
Adapun alasan untuk mengadopsi kriteria Baldrige karena memiliki pendekatan yang komprehensif serta sudah teruji efektivitasnya dalam penerapannya pada berbagai perusahaan terkemuka di banyak negara.
Kriteria Baldrige, katanya, telah digunakan untuk 80 dari 133 Badan Penyelenggara Penghargaan Kinerja Ekselen di berbagai negara, dan merupakan langkah yang tepat jika KKE BUMN diimplementasikan di BUMN karena kerangka kerjanya sudah teruji untuk dapat mengukur keunggulan kinerja perusahaan kelas dunia yang dapat diperbandingkan.
"Kriteria Baldrige berfokus pada persyaratan yang bersifat umum, bukan sekadar prosedur, 'tools', atau teknik peningkatan kinerja," tutur Wahyu.
Ia menambahkan upaya-upaya perbaikan lainnya seperti sistem manajemen ISO, Six Sigma, dan bentuk akreditasi lainnya atau model pemeringkat seperti Pefindo tingkat kesehatan BUMN, tingkat kriteria GCG, dan lain-lain, dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen organisasi dan dimasukkan sebagai bagian dari respons terharap persyaratan Kriteria Baldrige.
Nilai-nilai inti dan konsep yang mendasari KKE BUMN adalah kepemimpinan yang visioner, keunggulan yang didorong oleh pelanggan, pembelajaran organisasi dan individu, pengharkatan tenaga kerja dan mitra, kecekatan, fokus pada masa depan, manajemen inovasi, manajemen berdasarkan fakta, tanggung jawab berdasarkan fakta, tanggung jawab kemasyarakatan, fokus pada hasil dan penciptaan hasil, serta perspektif kesisteman.
"Kesebelas nilai inti dan konsep tersebut diintegrasikan ke dalam tujuh kategori yang merupakan KKE BUMN, yakni kepemimpinan (120 poin), perencanaan strategis (85 poin), fokus pasar dan pelanggan (85 poin), pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan (90 poin), fokus sumber daya manusia (85 poin), manajemen proses (85 poin), dan hasil (450 poin)," ungkapnya.
Ia mengakui semakin tingginya skor, semakin ekselen perusahaan BUMN. Skor bagi BUMN yang tergolong ekselen minimal 650. Dengan sistem penilaian ini, maka nilai yang diperoleh sebuah perusahaan valid untuk dibandingkan dengan nilai yang diperoleh organisasi di industri yang sama.
"Disadari bahwa BUMN yang telah menerapkan KKE BUMN baru sekitar 24 BUMN, sehingga perlu ada inisiatif bagaimana agar implementasi KK BUMN berhasil dilaksanakan," ungkapnya. (tk/ant)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Mendag: EKonomi Indonesia Terbesar ke-15 di Dunia
BBM Naik, Negara Berpotensi Menghemat Rp 40-50 Triliun
Empat BUMN Ekspansi Bisnis ke Papua New Guinea
Presiden: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Suatu Keterpaksaan
Menkeu: Kenaikan Harga BBM Perluas Ruang Fiskal
Daya Beli Masyarakat Dorong Pertumbuhan Ekonomi
BLSM Cegah Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin
Penyaluran BLSM akan Dimulai di 12 Provinsi