ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 28 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

2014, Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan 8-10%
Senin, 17 Oktober 2011 | 18:06

YOGYAKARTA – Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemerintah menargetkan menurunkan angka kemiskinan sampai titik 8 sampai 10% pada 2014, meski untuk menurunkan angka kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah.

"Ini pekerjaan yang tidak ringan," kata Wapres saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin, seperti dilansir Antara.

Wapres memberikan kuliah umum di Auditorium Magister Manajemen UGM tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang diikuti mahasiswa S1, S2, dan S3, serta staf pengajar UGM maupun dari universitas lain di Yogyakarta.

Boediono mengatakan, karena tidak ringan tersebut maka pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah tugas bersama, dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

"Upaya (pengentasan kemiskinan) ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat harus ikut, sehingga ini menjadi suatu gerakan," kata Wapres.

Pemerintah, lanjut dia, telah melaksanakan sejumlah program yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan. Tetapi, Wapres menggarisbawahi bahwa penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

"Ini tugas kita semua untuk menghidupkan gerakan penanganan pengentasan kemiskinan," katanya.

Gerakan ini, menurut dia diharapkan tidak hanya dilaksanakan pada kabinet sekarang, tetapi diteruskan hingga kabinet yang akan datang secara berkelanjutan.

Selain itu, Wapres Boediono mengatakan saat ini masyarakat dunia usaha maupun nondunia usaha berinisiatif menangani kemiskinan.

Menurut dia, inisiatif-inisiatif tersebut perlu disinkronkan dengan program-program pemerintah agar sasarannya sama.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan program-program untuk menanggulangi kemiskinan juga harus selalu dievaluasi dan dikawal.

Ia juga mengatakan setuju dengan pandangan salah satu peserta kuliah umum yang disampaikan dalam forum dialog, bahwa perlu ada sistem untuk mengawal prioritas penanganan kemiskinan. (*/gor)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.