2013, Kenaikan Tarif Listrik Diusulkan Naik Otomatis Per Triwulan
Kamis, 16 Agustus 2012 | 23:16
Ilustrasi jaringan listrik PLN. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Arief Priyono/nz/12. JAKARTA - Pemerintah merencanakan kenaikan tarif listrik secara otomatis per triwulan mulai Januari 2013. Hal itu untuk menurunkan beban subsidi energi, khususnya listrik.
"Pemerintah mengusulkan kepada Dewan yang terhormat rencana penurunan beban subsidi listrik, melalui penyesuaian tarif tenaga listrik secara otomatis setiap triluwan, mulai bulan Januari 2013," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2013 dan nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis malam.
Namun, Presiden tidak menjelaskan besaran kenaikan tarif listrik yang direncanakan.
Pemerintah mengalokasikan belanja subsidi listrik dalam RAPBN 2013 sebesar Rp80,9 triliun.
Menurut Presiden, penyesuaian otomatis secara berkala telah diterapkan banyak negara di dunia dengan pertimbangan antara lain beban bagi konsumen terasa lebih ringan dibanding sekaligus setiap satu tahun atau lebih.
Penyesuaian tarif listrik tersebut, lanjutnya, tentu juga akan disertai dengan perbaikan struktur tarif dan perbaikan efisiensi terus menerus.
Presiden juga mengatakan, merupakan kewajiban negara untuk memberi subsidi kepada warga negaranya yang memang patut mendapatkan subsidi.
Namun, kewajiban negara pula untuk menjaga keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan, serta memastikan subsidi jatuh pada yang berhak.
"Pemerintah menyadari dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya untuk masyarakat berpendapatan rendah, masih kurang tepat sasaran, sehingga dinikmati masyarakat mampu secara ekonomi," katanya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah akan menurunkan beban subsidi energi, khususnya listrik, dalam tahun 2013.
Secara total, alokasi belanja subsidi RAPBN 2013 sebesar Rp316,1 triliun atau naik Rp48 triliun (18 persen) dari beban anggaran subsidi, termasuk cadangan energi Rp23 triliun, dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp268,1 triliun.
Anggaran subsidi itu terdiri dari BBM, elpiji 3 kilogram, dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, listrik Rp80,9 triliun, dan nonenergi Rp41,4 triliun.
Subsidi nonenergi itu terdiri dari pangan Rp17,2 triliun, pupuk Rp15,9 triliun, benih Rp137,9 miliar, kewajiban pelayanan publik Rp2 triliun, bunga kredit program Rp1,2 triliun, dan pajak Rp4,8 triliun.
Belanja subsidi sebesar Rp316,1 triliun merupakan bagian belanja nonkementerian dan lembaga RAPBN 2013 yang dianggarkan Rp591,6 triliun.
Belanja nonkementerian dan lembaga lainnya adalah pembayaran bunga utang Rp113,2 triliun dan lain-lain Rp162,3 triliun.
Pemerintah merencanakan total pendapatan dalam RAPBN 2013 sebesar Rp1.507, 7 triliun dengan anggaran belanja Rp1.657,9 triliun yang berarti mengalami defisit sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB.
Nilai defisit tersebut turun dari APBN P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.
RABPN 2013 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara untuk 3 bulan lima persen, harga minyak 100 dolar per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari, dan lifting gas 1,36 juta barel setara minyak per hari. (tk/ant)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Manufaktur tak Berdampak China-AFTA karena Glodok
RI Jaring Investasi Asing di Singapura
Harga Barang Tidak akan Naik Signifikan
Dahlan Rapim BUMN Bahas Outsourcing Minggu
Biaya Kompensasi BBM Rp 29,6 Triliun
Penetrasi PNM Genjot Bisnis Mikro di Palembang
Harga BBM Dinaikkan, Defisit Transaksi Berjalan Bisa 2,2%