Jasa Marga: Sumut-Riau-Sumbar Paling Siap Bangun Tol
Selasa, 21 Februari 2012 | 19:41
Jasa Marga. Ilustrasi Foto: Investor Daily/TINO OKTAVIANO JAKARTA - PT Jasa Marga Tbk menyatakan tiga pemerintah provinsi di Pulau Sumatera yang paling siap merealisasikan pembangunan jalan tol yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.
"Tiga pemprov ini paling siap dari sisi infrastruktur dan pendanaan, meskipun belum detail, mereka sudah menyampaikan studi kelayakan," kata Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut Adityawarman, untuk menindaklanjuti rencana pembangunan jalan tol tersebut Jasa Marga segera melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
Ia menyebutkan di Sumatera Barat rencana awal pembangunan jalan tol sepanjang 27 kilometer dari Kota Padang-Si Cincin, di Sumatera Utara yaitu ruas Medan-Kuala sepanjang 25 kilometer, dan Kuala Namu-Tebing Tinggi sepanjang 27 kilometer.
Adapun di Provinsi Riau akan dibangun jalan tol sepanjang 160 kilometer yang menghubungkan Pekanbaru-Dumai.
"Minggu depan Jasa Marga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk mematangkan studi kelayakan di masing-masing provinsi dengan mengidentifikasi berbagai kendala guna mencari solusi yang tepat untuk merealisasikan pembangunan itu," ujarnya.
Sebelumnya pada Jumat (17/2) Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan pertemuan dengan 10 Gubernur se-Sumatera di Palembang, membahas rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatera Highway sepanjang 2.700 kilometer itu yang menghubungkan Provinsi Banda Aceh hingga Provinsi Lampung.
Adityawarman menjelaskan, meskipun sudah ada nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pemda namun masih dibutuhkan semacam detail engineering design (DED) atau teknis pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu rencana tersebut segera ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pihak terkait seperti Pemda, Kementerian Pekerajaan Umum, Badan Pertanahan, BUMN Konstruksi, dan termasuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Menurutnya masalah utama yang menjadi fokus pembahasan penajaman studi kelayakan adalah soal kesiapan lahan. "Pembebasan lahan menjadi kendala klasik dalam membangun infrastruktur jalan. Lahan sudah harus bebas dari permasalahan atau bersih dari sengketa, dengan begitu dapat mempermudah pekerjaan pembangunan," ujarnya.
Selain Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, BUMN Konstruksi, Jasa Marga juga akan melibatkan PTPN karena lahan yang digunakan untuk jalan tol banyak menggunakan aset perkebunan. (tk/ant)
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!