ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Transfer Dana Diawasi Bank Indonesia
Senin, 2 Mei 2011 | 12:16

JAKARTA-Undang-undang nomor 3/2011 tentang transfer dana mengatur semua kegiatan transfer dana oleh perusahaan berbadan hukum diawasi oleh Bank Indonesia.

"Yang paling penting UU ini menegaskan bahwa transfer dana diawasi oleh BI, ini yang memberikan suasana lain karena di masa lalu tidak demikian," kata Deputi Gubernur BI S Budi Rochadi di acara sosialisasi UU transfer dana di Jakarta, Senin (2/5).

UU transfer dana ini, lanjut Budi mengatur ketentuan dan pelaksanaan transfer dana termasuk mengenai perizinan penyelenggara transfer dana, pemantauan dan ketentuan pidananya.

Jumlah transfer dana yang tinggi yang mencapai rata-rata Rp218 triliun per hari, kata Budi mendorong untuk segera kegiatan transfer dana ini diatur dalam sebuah undang-undang yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

"Sebelumnya memang sudah diatur di Peraturan BI, tetapi dengan banyaknya masalah transfer dana maka ini harus ada undang-undang agar memberikan kepastian hukum yang jelas," ucapnya, menjelaskan.

Satu aturan yang juga penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan penyelenggara transfer dana yang harus berbadan hukum dan terrdaftar di BI.

"Penyelenggara transfer dana tidak boleh lagi perorangan atau CV untuk memperkuat perlindungan hukum," papar Budi.

Saat ini ada 70 perusahaan non-bank, termasuk perorangan yang memiliki izin penyelenggara dana. Penyelenggara transfer dana perorangan sejak undang-undang ini berlaku tidak boleh lagi melakukan kegiatannya.

Sementara yang masih berbentuk CV diberi waktu dua tahun untuk mendaftar ke Bank Indonesia sebagai penyelenggara transfer dana.

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa undang-undang ini diharapkan bisa mengurangi potensi kriminalitas transnasional seperti melalui kegiatan pencucian uang, terorisme dan kejahatan kerah putih.

"Undang-undang ini, juga bisa menekan KKN karena masyarakat diarahkan untuk membayar biaya administrasi kepemerintahan melalui transfer dengan bukti yang jelas, sehingga mengurangi kemungkinan suap," ujarnya.

Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkum HAM Wahiduddin Adam menjelaskan bahwa undang-undanh ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan nasabah serta pengamanan hak-hak masyarakat.

"Undang-undang ini mengatur secara komprehensif transfer dana karena selama ini sudah aturan tetapi tidak satu payung, sehigga kepastian, ketertiban dan perlindungan transfer dana berjalan baik," katanya.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!