ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Skema Pembelian Saham Newmont 2010 Belum Jelas
Senin, 20 Juni 2011 | 13:40

MATARAM- Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M. Zainul Majdi mengatakan, skema pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara jatah divestasi 2010 belum jelas, meski sudah ada perjanjian jual beli.

"Kita belum tahu bagaimana skemanya, belum ada dalam artian belum ada yang jelas," kata Zainul ketika dikonfirmasi wartawan, di Mataram, Senin (20/6), terkait wacana pelibatan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) jatah divestasi 2010 itu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 6 Mei lalu, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) resmi membeli tujuh persen saham divestasi PTNNT dengan nilai US$246,8 juta, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi 2010.

Semula harga tujuh persen saham divestasi itu sebesar US$271 juta, namun akhirnya pemerintah mendapatkan potongan harga menjadi US$246,8 juta juta.

Penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi 2010 itu dilakukan Kepala PIP Soritaon dengan Direktur Utama Newmont Martiono, Vice President and Deputy General Newmont Mining Corporation Blake Rhodes, dan Vice President Newmont Mining Cooperation Toru Tokuhisa.

Penandatanganan itu disaksikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kementerian Keuangan, Jakarta. Namun pembayaran atas pembelian tujuh persen saham itu belum juga terealisasi karena masih diwarnai desakan pemerintah daerah di NTB untuk ikut dalam proses akuisisi saham PTNNT itu.

Pemerintah daerah di NTB terus berupaya memperjuangkan hak pembelian saham tersebut, sehingga mencuat wacana pelibatan daerah dalam mengakuisi tujuh persen saham itu.

Pemerintah pusat yang sudah terlanjur menyatakan membeli saham itu, diminta untuk memberikan 25 persen hak atas saham tersebut.

Wacana tersebut sebagaimana diungkapkan sejumlah anggota DPRD NTB, makin menguat, namun pemerintah daerah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menebus 25% dari 7% saham divestasi 2010 itu, sehingga harus mencicil karena keterbatasan anggaran.

Jika wacana itu disetujui maka 25% dari nilai tujuh persen saham PTNNT yang dibeli pemerintah pusat itu, akan dibebankan ke daerah sebagai pinjaman yang harus dilunasi meski bertahap.

Majdi mengakui, adanya wacana seperti itu namun hingga kini belum ada tindaklanjut yang mengarah pada kejelasan keberpihakan kepada daerah.

Menurut dia, jika pemerintah daerah harus dibebani pinjaman tersebut maka para wakil rakyat di DPRD NTB harus dilibatkan.

"Belum ada tindaklanjut, kalau urusan pinjam-meminjam itu urusan pemerintahan daerah, maka DPRD harus tahu," ujarnya.

Majdi mengakui, sejak awal pemerintah daerah di NTB menggandeng swasta untuk mengakuisi saham divestasi PTNNT karena tidak mau mengeluarkan dana dari APBD.

Pemerintah daerah di NTB yakni Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, kemudian membentuk perusahaan konsorsium yakni PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Manajemen PT DMB kemudian menggandeng PT Multicapital (anak usaha PT Bumi Resources Tbk) untuk mengakuisisi sebagian saham Newmont itu.

PT DMB dan PT Multicapital kemudian membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Multi Daerah Bersaing (MDB), hingga mengakuisisi 24 persen PTNNT yang nilainya mencapai US$867,23 juta atau setara dengan sekitar Rp8,6 triliun.

Sesuai kesepakatan, dari total saham 24% yang diakuisi PT MDB itu, 25% merupakan hak daerah dan selebihnya atau 75% milik PT Multicapital selaku investor mitra pendanaan.

Karena itu, Gubernur NTB periode 2008-2013 itu menghendaki pemerintah pusat menghibahkan tujuh persen saham PTNNT yang dibeli pemerintah pusat itu ke daerah.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!