ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 30 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

DISAHKAN PEKAN INI

RUU Perlindungan Petani Pintu Masuk Reforma Agraria
Oleh Alina Musta’idah | Senin, 8 Juli 2013 | 12:02

Seorang warga Toraja mengumpulkan hasil panen padi Ambok di area persawahan Malekeri, Desa Palangi, Toraja Utara, Sulsel, Sabtu (6/7). Padi Ambok merupakan varietas unggulan Toraja Utara mengandung multivitamin dan memiliki kadar gula yang rendah dengan harga jual di pasaran Rp18 ribu per kilogram. Nasi dari beras Ambok merupakan sajian utama orang-orang Toraja dalam suatu acara adat. Foto: Investor Daily/ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/pd/13 Seorang warga Toraja mengumpulkan hasil panen padi Ambok di area persawahan Malekeri, Desa Palangi, Toraja Utara, Sulsel, Sabtu (6/7). Padi Ambok merupakan varietas unggulan Toraja Utara mengandung multivitamin dan memiliki kadar gula yang rendah dengan harga jual di pasaran Rp18 ribu per kilogram. Nasi dari beras Ambok merupakan sajian utama orang-orang Toraja dalam suatu acara adat. Foto: Investor Daily/ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/pd/13

JAKARTA – Komisi IV DPR memastikan proses reforma agraria (land reform) segera dijalankan. Sebab, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU PPP) sebagai payung hukum atas reforma agrarian dijadwalkan disahkan menjadi UU pada pekan ini.

RUU PPP mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan redistibusi lahan bagi petani gurem. Artinya, pemerintah berkewajiban memberikan lahan bagi petani yang luas lahannya kurang dari 2 hektare (ha) per kepala keluarga petani untuk dikelola selama lima tahun dan tidak dimiliki. Lahan itu berstatus milik negara yang berasal dari penyisiran lahan telantar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengakui, pemerintah sudah sejak lama merencanakan redistribusi lahan pagi petani yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 ha. Namun, itu sulit diwujudkan akibat status lahan yang sudah ada pemiliknya.

“Kelahiran RUU PPP bisa dibilang sebagai pintu masuk revisi UU Agraria, sehingga proses reforma agraria secara total bisa berjalan. RUU itu sudah diputuskan di tingkat satu dan pada pekan ini dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR,” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menambahkan, redistribusi lahan sebagai bentuk pemberian hak pengelolaan tanah negara bebas kepada petani. Tanah negara bebas yaitu lahan yang secara hukum dikuasai negara, seperti kawasan hutan atau perkebunan yang izinnya sudah diberikan tetapi tidak dimanfaatkan sehingga diambilalih negara. Sedangkan kriteria petani yang termasuk dalam RUU PPP adalah petani miskin dengan lahan garapan kurang dari 2 ha.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!