Reshuffle Berbasis Kompetensi

Reshuffle Berbasis Kompetensi
Oleh Ahmad Bakir Ihsan | Jumat, 23 September 2011 | 10:09

Rapat kerja pemerintah (RKP) pertengahan April 2011 lalu membahas penyusunan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Foto: Investor daily/Rumgapres

Berita Terkait

Reshuffle sejatinya mengedepankan sosok-sosok yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk bisa menjawab berbagai problem akut yang mendera bangsa saat ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan rendahnya toleransi di dalam kehidupan masyarakat.

Di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada Oktober mendatang. Pernyataan Presiden tersebut menjawab pertanyaan Apindo yang meminta kejelasan atas gonjang-ganjing isu reshuffle yang berembus di media massa. Apindo menganggap wacana reshuffle menyebabkan ketidakpastian di sector ekonomi (Investor Daily, 21/9).

Namun, isu reshuffle tak berembus kali ini saja. Beberapa bulan lalu, reshuffle juga membahana di media massa, tapi tak kunjung nyata. Isu reshuffle kali ini seakan mendapat momentumnya seiring kinerja pemerintahan yang belum juga memuaskan. Hasil beberapa survei menunjukkan turunnya kepuasan publik atas kinerja pemerintah.

Lingkaran Survei Indonesia, beberapa waktu lalu, misalnya, merilis hasil surveinya tentang kepuasan publik atas tahun kedua masa pemerintahan SBY-Boediono. Menurut hasil survei, kepuasan publik atas pemerintah tinggal 37,7%. Angka terendah dibandingkan dengan 100 hari pemerintahan SBYBoediono yang masih berkisar 52,3%, atau pada satu tahun pemerintahannya yang berkisar pada 46,5%.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan SBY-Boediono tentu tidak hadir begitu saja. Ia merupakan akumulasi dari rasa dan respons masyarakat terhadap kinerja kabinet yang didominasi oleh kader partai politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja para menteri berakibat pada kekecewaan yang membuncah terhadap Presiden SBY yang selama ini menjadi sasaran ajang kritik.

Dilema Menteri Parpol
Bangunan KIB II yang didominasi kader partai layaknya mata pedang. Ia bisa memuluskan kerja pemerintah, tapi bisa juga menjadi duri yang menghambat laju realisasi program pemerintah. Adanya beberapa kasus yang mengait dengan menteri dari partai politik menjadi beban tersendiri bagi Presiden SBY. Belum lagi problem internal yang dihadapi partai politik yang pada titik tertentu berdampak terhadap kinerja KIB II.

Dampak domino dari citra partai politik terhadap pemerintahan SBY-Boediono merupakan konsekuensi logis dari keterlibatan partai di dalam kabinet. Partai politik sebagai sumber legitimasi para kader partai di kabinet berdampak pada citra Presiden SBY sebagai pemegang hak prerogatif atas keberadaan menteri.

Problem dan citra negatif yang mendera partai politik akibat ulah menyimpang kadernya di lembaga publik, seperti korupsi dan tindak asusila lainnya, secara tidak langsung juga menjadi “beban” dalam pelaksanaan tugas di kementerian. Belum lagi tingkat identifikasi atau kedekatan pemilih dengan partai politik yang tergolong rendah. Fakta ini merupakan problem tersendiri, ketika kabinet dibangun berdasarkan koalisi partai politik. Hal ini yang akan dirasakan dalam tarik menarik reshuffle KIB II.

Walaupun secara yuridis presiden memiliki hak prerogatif untuk membongkar pasang kabinetnya, pertimbangan partai politik masih akan tetap menjadi poin penting. Karena itu, reshuffle terhadap kader partai politik di kabinet tidak akan lepas dari “untung rugi” partai yang mengusungnya dan jalannya pemerintahan yang dipimpinnya.

Ini merupakan konsekuensi logis dari kabinet berbasis partai politik dengan ongkos yang ditanggungnya. Di sisi lain, problem sosial yang menghampar di negeri ini memerlukan kerja keras untuk mengatasinya. Selain penyakit akut korupsi, kemiskinan, dan pengangguran, juga ada eskalasi kekerasan pada ranah sosial yang siap meledak sewaktu-waktu. Klaim kebenaran atas nama kelompok yang bermuara pada tindakan sepihak atau konflik antarkelompok, akan terus menjadi ancaman yang secara langsung mendegradasi kinerja pemerintah.

Ironisnya, para elite politik tak banyak menyentuh persoalan ini karena disibukkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Konsentrasi elite pada kepentingan kelompoknya, baik dalam konteks partai politik maupun kepentingan sektarian lainnya, ikut memperparah problem sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, reshuffle bukan lagi berkutat pada siapa diganti siapa, tapi untuk apa? Reshuffle bukan hanya mengganti atau menggeser sosok, tapi terkait landasan di balik pergantian, misi yang hendak dijalankan, dan tujuan yang harus dicapai.

Kompetensi dan Integritas
Merombak KIB II berbasis partai politik tersebut akan memunculkan kegaduhan politik baru yang justru bisa berdampak pada instabilitas kepemimpinan Presiden SBY dalam mengakhiri masa pengabdiannya. Karena itu, dari perjalanan KIB II selama dua tahun ini, Presiden SBY sejatinya memahami betul karakter masing-masing partai politik melalui kader-kader di kabinet yang dipimpinnya.

Kalau berpijak pada problem akut yang berlangsung saat ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan rendahnya toleransi di dalam kehidupan masyarakat, maka reshuffle sejatinya bisa menjawab hal tersebut dengan mengedepankan sosok-sosok yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi yang diterima masyarakat dan didukung oleh partai politik.

Sosok yang tampil tak harus berasal dari partai politik, tapi mendapat apresiasi dari partai politik karena dinilai punya sinergi dan kompetensi. Paling tidak, eksistensinya tak diganggu gugat oleh partai politik, sehingga bisa bekerja maksimal untuk kementerian yang dipimpinnya.

Kalau berhitung masa kerja SBY yang tersisa tiga tahun lagi, maka memuaskan publik lebih mendesak untuk dijawab daripada memenuhi kepentingan jangka pendek partai politik yang sangat mencair. Walaupun reshuffle kabinet bukan segalanya di dalam kehidupan bernegara, paling tidak ia bisa menghadirkan optimisme baru di tengah menurunnya harapan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, reshuffle kabinet bisa mengurangi kesan elitisme kekuasaan akibat transaksi politik partai yang lebih mementingkan logistik daripada aspirasi rakyat. Inilah pertaruhan reshuffle KIB II yang akan mengantarkan purna tugas SBY dalam catatan hitam putih sejarah.

Penerima Beasiswa Doktoral Eka Tjipta Foundation, dosen Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta