ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Regulasi Mobil LCGC dan Hybrid Segera Terbit
Senin, 2 Juli 2012 | 14:43

Direktur Marketing PT Toyota Astra MotorJoko Trisanyoto (kiri) dan GM Marketing Planning & Customer Relation Division Widyawati menjelaskan kepada wartawan tentang keamanan mobil Toyota Hybrid Prius saat berada dalam genangan air, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (8/3). Toyota hybrid yang menggunakan komponen baterai listrik di samping BBM yang ramah lingkungan, tetap aman di atas genangan air karena dilengkapi system pemutus listrik yang berlapis. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Audy Alwi/mes/12 Direktur Marketing PT Toyota Astra MotorJoko Trisanyoto (kiri) dan GM Marketing Planning & Customer Relation Division Widyawati menjelaskan kepada wartawan tentang keamanan mobil Toyota Hybrid Prius saat berada dalam genangan air, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (8/3). Toyota hybrid yang menggunakan komponen baterai listrik di samping BBM yang ramah lingkungan, tetap aman di atas genangan air karena dilengkapi system pemutus listrik yang berlapis. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Audy Alwi/mes/12

JAKARTA – Menteri Perindustrian MS Hidayat  mengatakan, Pemerintah akan mengeluarkan peraturan untuk program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) bersama program mobil hybrid dengan nama low carbon emission.

"Butuh waktu 1 hingga 1,5 bulan untuk menyelesaikan peraturan program LCGC dan mobil hybrid,” kata MS Hidayat di Jakarta, Senin.

Menurut dia, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyelesaikan aturan untuk program LCGC dan mobil hybrid. Jika aturannya sudah selesai, nanti dilaporkan kepada pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Rumusan program LCGC dan mobil hybrid telah dirumuskan pemerintah dan akan diajukan kepada presiden," ujarnya.

Untuk insentif mobil hybrid, pemerintah akan memberikan fasilitas kemudahan impor mobil hybrid secara utuh (completely built up/CBU) dalam waktu yang akan ditetapkan.

"Insentif yang diberikan pemerintah berupa pajak penjualan barang mewah sebesar nol persen. Insentif yang diberikan untuk kepentingan tes pasar pabrikan otomotif dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan teknologi baru hybrid," paparnya.

Hidayat menambahkan, pemerintah meminta kompensasi agar para penerima insentif tersebut dalam waktu maksimal 2 tahun harus membangun basis produksi hybrid di Indonesia.

"Setelah produsen mengimpor mobil hybrid, dalam waktu 2 tahun produsen harus melokalisasi pabrik pembuatan komponen hybrid dengan mengutamakan kemampuan industri lokal untuk mendapatkan alih teknologi," katanya. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!