Ramai-ramai Bicara Financial Inclusion

Ramai-ramai Bicara Financial Inclusion
Senin, 2 Juli 2012 | 10:32

Indonesia, Meksiko, dan Cile mendeklarasikan komitmen untuk mendukung dan mengembangkan akses keuangan bagi kelompok masyarakat miskin di negara masing-masing. Deklarasi tersebut ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Meksiko Felipe Calderon, dan Presiden Cile Sebastian Pinera pada Los Cabos Financial Inclusion di Hotel Sheraton, Meksiko, Minggu (17/6) sore waktu setempat. Foto: Investor Daily/Rumgapres

Berita Terkait

Dunia ramai bicara tentang financial inclusion. Indonesia juga riuh rendah bicara tentang akses masyarakat terhadap sumber keuangan. Di forum KTT G-20, pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara Kelompok 20, negara dengan perekonomian terbesar, financial inclusion menjadi topik penting yang membetot perhatian semua peserta.

Financial inclusion merupakan koreksi terhadap financial exclusion, sebuah kondisi finansial yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dunia saat ini dihuni sekitar 2,7 miliar orang dewasa yang tidak punya akses ke sumber keuangan.

Jangankan punya polis asuransi atau jaminan hari tua, simpanan di bank pun mereka tak punya. Apalagi menjadi debitor atau mendapatkan pinjaman bank untuk usaha. Mereka jauh dari sumber pendanaan. Uang adalah darah. Begitulah pemahaman manusia tentang uang.

Pandangan ini sama sekali bukan bentuk pemujaan terhadap uang. Ini adalah pandangan yang jujur tentang kehidupan dan kemanusiaan yang berkeadaban. Untuk menjadi manusia yang bermartabat, orang tidak bisa hidup tanpa uang. Apalagi menjadi manusia yang punya kegiatan bisnis. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama usaha mikro dan kecil yang jumlahnya 50-an juta takkan bisa berkembang tanpa ada sumber pendanaan yang membiayai mereka.

Jika financial exclusion terus terjadi, jumlah orang miskin akan tetap tinggi, bahkan membesar. Saat ini, sekitar 1,7 miliar atau 30% penghuni dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan ini ada hubungan dengan akses pendanaan.

Tanpa dana yang cukup UMKM tidak bisa bertumbuh. Jika UMKM tidak tumbuh, takkan ada penyerapan tenaga kerja baru, bahkan pekerja yang ada bisa kehilangan pekerjaan. Sebagian dari usaha mikro adalah petani, perajin, dan pedagang hidup sederhana. Mereka hanya membutuhkan pinjaman beberapa juta rupiah. Mereka tak punya agunan, sehingga takkan pernah bisa mendapat akses ke perbankan nasional yang mensyaratkan collateral sebagai harga mati.

Melihat pentingnya pendanaan, Putri Maxima dari Belanda menceburkan diri dalam kegiatan nyata meningkatkan financial exclusion. Lewat organisasi yang dipimpinnya, Putri Maxima mengampanyekan financial inclusion di mana-mana. Di forum B-20, pertemuan para pebisnis dan pejabat pemerintah anggota G- 20 di Los Cabos, Meksiko dua pekan lalu, sang Ratu berapi-api menekankan pentingnya financial inclusion.

Sudah menjadi topik G-20 sejak 2010, pembahasan intensif tentang financial inclusion baru terjadi di Los Cabos. Dalam sejumlah pertemuan di forum ini, Presiden SBY menekankan pentingnya Negara maju ikut memperhatikan financial inclusion di negara berkembang. Saat ini, Eropa dan AS, kawasan negara maju, sedang didera krisis ekonomi. Tapi, pihak yang paling terkena dampak buruk dari setiap krisis adalah negara berkembang.

Pemulihan krisis ekonomi di Negara maju biasanya lebih cepat dibanding negara berkembang. Kondisi sosial ekonomi di Negara berkembang saat ini diwarnai oleh kesenjangan cukup dalam. Di Indonesia, inequality boleh dibilang sangat besar. Sekitar 49% orang dewasa tidak memiliki akses perbankan. Penetrasi perbankan masih kecil. Dana pihak ketiga baru 36% dari PDB, sedangkan kredit baru 27% dari PDB.

Sebagian besar UMKM berkembang tanpa dukungan dana bank. Dari Rp 2.830 triliun dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan, sekitar 41% berasal dari 49.500 rekening dengan simpanan di atas Rp 5 miliar dan jika dibedah lebih jauh, rekening itu hanya dimiliki oleh sekitar 15.000 orang kaya. Sekitar 97,4% rekening dengan simpanan Rp 100 juta ke bawah hanya memiliki dana 16,5% dari dana pihak ketiga.

Sekitar 68% dana pihak ketiga berasal dari 0,64% rekening dengan simpanan Rp 500 juta ke atas. LPS tidak menyediakan data lebih perinci. Kemungkinan besar, 80% rekening hanya berisi dana kurang dari Rp 10 juta. Inilah kesenjangan riil simpanan di perbankan nasional.

Untuk asuransi, akses masyarakat lebih rendah lagi. Lebih dari 70% penduduk Indonesia tidak memiliki polis asuransi jiwa. Mereka bahkan tidak memiliki jaminan hari tua dan kematian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, mereka masih susah. Pengeluaran Rp 8.000 per hari yang menjadi batas garis kemiskinan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum.

Sebuah survei menunjukkan, sekitar 80 responden mengaku tidak punya tabungan karena tidak memiliki duit. Sedangkan 60% calon debitor dinyatakan tidak layak mendapatkan kredit bank. Jika untuk menabung saja mereka tidak punya uang, bagaimana mungkin mereka bisa membeli polis asuransi? Bagaimana bisa mereka memiliki dana pensiun dan asuransi kesehatan?

Bagi Indonesia, isu financial inclusion tidak bisa hanya diatasi lewat sosialisasi tentang pentingnya menabung di bank, meminjam dari dari bank, membeli polis asuransi, dan menyisihkan dana untuk hari tua. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menaikkan pendapatan rakyat lewat pembukaan lapangan kerja, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembangunan berbagai jenis infrastruktur, pendidikan dan latihan, serta belanja negara yang lebih banyak dialokasikan ke perdesaan.

Para petani perlu mendapatkan lahan garapan yang cukup, minimal dua hektare. Masyarakat perdesaan yang tidak punya lahan bisa bekerja di bidang industri. Itu artinya, di perdesaan harus ada land reform dan pembangunan industri. Hilirisasi yang dicanangkan Presiden SBY perlu menjadi kenyataan. Ekspor bahan mentah harus segera berubah menjadi ekspor barang jadi.

Perbankan diimbau lebih friendly terhadap nasabah dan calon nasabah. Nasabah yang hanya punya tabungan Rp 500.000 bahkan kurang dari jumlah itu jangan langsung dihilangkan. Bunga pinjaman, terlebih-lebih untuk UMKM perlu diturunkan. Hingga saat ini, bunga pinjaman UMKM jauh lebih mahal dibanding bunga pinjaman kepada perusahaan besar. (*)