ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Produksi Kayu Hutan Terus Menurun
Kamis, 7 Februari 2013 | 17:00

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengemukakan produksi kayu dari hutan alam selama lima tahun terakhir terus menurun. Bahkan diperkirakan semakin merosot jika tidak ada upaya cepat pemerintah untuk mengubah kebijakan terhadap sektor usaha kehutanan.

Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto di Jakarta, Kamis, menyatakan, selama 2012 produksi kayu dari hutan alam sebanyak 3,8 juta meter kubik atau menurun dibandingkan dengan selama 2011 yang mencapai 5,19 juta meter kubik.

"Dari tahun ke tahun produksi hutan alam tidak pernah mencapai target sekitar 9,1 juta meter kubik. Dalam lima tahun terakhir, sejak 2008 sampai sekarang rata-rata hanya mampu mencapai 5,5 juta meter kubik," katanya.

Menurut Purwadi, penyebab makin turunnya produksi hutan alam adalah beban biaya produksi tinggi yang tidak diimbangi dengan harga jual yang memadai dari sektor industri kehutanan. Sedangkan ekspor log atau kayu gelondongan tidak memungkinkan.

Kondisi tersebut, katanya, mengakibatkan banyak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang memilih tidak berproduksi daripada harus menanggung kerugian.

Hal itu terlihat dari jumlah HPH yang memperoleh Rencana Kerja Tahunan (RKT) terus menurun seperti pada 2012 dari 295 HPH hanya 115 unit yang RKT-nya diterbitkan atau sekitar 39 persen.

Selain harga jual yang relatif rendah, kata Purwadi, persoalan yang dialami sektor hulu usaha kehutanan, yakni beban yang semakin berat dari waktu ke waktu, terutama pengenaan pungutan di sektor tersebut.

Dia mencontohkan di sektor pajak saat ini, terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang signifikan sekitar 30 persen karena ada perubahan cara penghitungan, antara lain masuknya pendapatan bersih dalam kalkulasi PBB.

"Dengan tingginya biaya produksi karena pungutan ini, sulit rasanya bagi pemegang izin (HPH) untuk bersaing dengan peredaran kayu ilegal," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, rasionalisasi pungutan menjadi agenda yang mendesak untuk dilakukan. Selain itu, regulasi, terutama yang terkait dengan penatausahaan hasil hutan segera disederhanakan.

Hal itu, katanya, antara lain dengan mendorong "self assesment" dan pemberlakuan sistem dalam jaringan untuk tata usaha kayu tersebut.

Kepala Bidang Produksi Hutan Alam APHI David mengatakan saat ini biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha sektor kehutanan tidak sebanding dengan harga produksi yang diperoleh.

"Saat ini biaya global namun harga jual lokal. Oleh karena itu diharapkan harga log bisa senilai harga di pasaran internasional," katanya.

Dia menyatakan, jika kondisi terus seperti ini, untuk mempertahankan produksi kayu hutan alam sebesar 3,8 juta ton saja akan sulit pada 2013.

Namun demikian, dia optimistis bahwa produksi akan dapat ditingkatkan dua kali lipat jika pemerintah segera mengambil kebijakan perubahan dalam sektor kehutanan. (Investor Daily/tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close