ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 29 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

HATTA RAJASA:

Perpres No 71/2012 Percepat Pengadaan Infrastruktur
Jumat, 10 Agustus 2012 | 12:07

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Lahan dapat mempercepat proses pengadaan infrastruktur di Indonesia.

"Tentu Perpres ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi dalam proses tersebut," kata Hatta Radjasa, di Jakarta, Jumat.

Hatta juga telah memastikan Perpres tersebut telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Iya, Perpres itu sudah ditandatangani," katanya.

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang tata cara pengadaan tanah merupakan lanjutan dari amanat pasal 53 dan Pasal 59 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam Perpres itu diatur mengenai tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil.

Berdasarkan informasi dari situs www.setkab.go.id, perpres ini mengatur durasi waktu setiap tahapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk durasi waktu keseluruhan penyelenggaraan pembebasan tanah untuk kepentingan umum paling lama (maksimal) 583 hari.

Selain itu, terkait keharusan instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Karena itu harus disebutkan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah. Lalu selanjutnya diserahkan kepada Gubernur yang melingkupi wilayah dimana letak tanah berada.

Perpres ini juga menyinggung soal pengaturan ganti kerugian, pengalihan hak tanah, dan lainnya. Selain itu, pengaturan soal penolakan dari pihak yang berhak untuk penggantian rugi atas lahan tersebut dan sengketa lahan di pengadilan.  (ant/gor)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!