ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Perekonomian Indonesia Peringkat 16 Dunia
Senin, 20 Desember 2010 | 1:33


DUMAI- Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tingkat perekonomian Indonesia berada di peringkat 16 besar dari seluruh negara di dunia. Sejauh ini berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2010 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,5% pada 2011.

"Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan sebelumnya," papar Hatta dalam pidato kunjungan kerjanya di Kota Dumai, Riau, Minggu.

Menko Perekonomian memperkirakan pada 2030 pendapatan per kapita Indonesia sudah di atas US$ 17.000 pertahun.

Hal tersebut menurut Hatta menimbang kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dan terus meningkat sejak 1970.

"Pada akhir 2010 saja diperkirakan pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai US$ 3.000 pertahun. Jumlah ini sudah diluar target pemerintah selama ini," ungkapnya.

Menurut Hatta, di samping tetap kuatnya permintaan domestik, perbaikan terutama bersumber dari sisi eksternal sejalan dengan pemulihan ekonomi global, seperti terlihat dari ekspor yang mencatat pertumbuhan positif sejak triwulan IV-2009 juga merupakan pendongkrak perekonomian Indonesia.

Pemulihan ekonomi global dikatakan Hatta terlihat dari berbagai indikator ekonomi baik di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang maupun di kawasan Asia seperti Tiongkok dan India yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi negara-negara yang merupakan mitra dagang mereka termasuk Indonesia.

Kendati demikian Hatta memandang pembangunan ekonomi yang cukup berhasil tersebut tampaknya tidak atau belum berdampak positif terhadap tingkat angka kemiskinan di seluruh wilayah RI.

"Untuk itu sedapat mungkin hal ini harus ada jalan keluarnya dan menjadi PR tidak hanya bagi pemerintah pusat, namun juga bagi pemerintah daerah termasuk Riau," jelasnya. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close