ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 27 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Penyerapan PSU Perumahan Dipercepat
Oleh Eko Adityo Nugroho | Selasa, 18 September 2012 | 11:54

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz meninjau rumah bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) Khusus di Kelurahan Kelurahan Fatukoa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (16/7). Kementerian Perumahan Rakyat membangun 500 unit rumah untuk pemukiman WNI Eks Timor Leste yang tinggal di NTT. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Kholis/pras/ed/ama/12. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz meninjau rumah bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) Khusus di Kelurahan Kelurahan Fatukoa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (16/7). Kementerian Perumahan Rakyat membangun 500 unit rumah untuk pemukiman WNI Eks Timor Leste yang tinggal di NTT. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Kholis/pras/ed/ama/12.

JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mempercepat penyerapan dana prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan melalui penyinkronan dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di samping itu, pembayaran dengan sistem reimburse juga dinilai dapat mempercepat penyerapan.

“Penyerapan PSU perumahan biar cepat disinkronkan dengan FLPP. Jadi PSU-nya harus bersamaan dengan FLPP, sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” ungkap Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (17/9).

Di samping itu, sambung dia, pengembang juga diberikan keleluasaan membangun PSU sendiri dengan sistem pembayaran reimburse yang dapat ditagih ke Kemenpera. Namun, pengembang yang ingin mendapatkan dana PSU diharuskan mengajukan berapa jumlah rumah yang akan mendapatkan PSU disertai dokumen berupa bukti surat pesanan minimal 50% dari total jumlah rumah yang dibangun.

Selain itu, konsumen juga sudah dipastikan lolos pemeriksaan Bank Indonesia (BI checking). Selanjutnya, pengembang dapat membangun PSU melalui kontraktor yang dapat ditunjuk langsung oleh pengembang. Setelah enam bulan proses pengerjaan, pengembang diminta melaporkan progress pembangunan PSU ke Kemenpera. Kalau tidak memenuhi target, sisa rumah yang belum dibangun akan dikenai penalti dengan bunga sebesar 7,25% per tahun.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!