Pentingnya Menjawab Harapan Publik
Oleh Abdul Hakim MS | Senin, 10 Oktober 2011 | 12:04
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas soal RUU Keamanan Nasional dan RUU Intelijen di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 10 Maret 2011 lalu. Foto: Investor Daily/ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/1 Dalam tiga tahun sisa masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membutuhkan papan pijakan yang bisa melontarkan kembali ke atas citranya yang sudah telanjur terpuruk. Reshuffle, dengan memilih orang-orang yang kapabel dan berintegritas, merupakan momentum yang tepat untuk itu.
Sinyal reshuffle kabinet kembali mencuat kali ini, bahkan lebih menguat dibandingkan dengan munculnya wacana yang sama pada 2010 lalu. Mensesneg Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden, Daniel Sparingga, telah memberikan gambaran tentang hal itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam beberapa pidatonya juga sempat menyiratkan adanya pergantian sejumlah pembantunya. Bersamaan itu, di media massa nasional, muncul nama-nama menteri yang akan digeser atau dicopot. Ada pula bursa calon menteri yang akan menggantikan mereka yang dicopot.
Pertanyaannya, akankah reshuffle kabinet kali ini benar-benar dilakukan oleh SBY? Seberapa penting reshuffle kali ini bagi SBY? Mengacu pengalaman pada 2010, wacana reshuffle yang ketika itu terdengar cukup kencang ternyata akhirnya tak terwujud. Presiden SBY ternyata lebih memilih untuk mempertahankan jajaran kabinetnya ketimbang harus mengganti menteri, meskipun sejumlah di antaranya berkinerja tak memuaskan.
Namun, apabila kita merujuk pada kondisi faktual saat ini, reshuffle kabinet sepertinya akan terjadi. Dalam tiga tahun sisa masa pemerintahan, SBY tampaknya membutuhkan darah-darah segar untuk bisa menjaga citranya. Jika momen ini hilang, sangat mungkin sisa tiga tahun masa pemerintahan SBY akan terus digoyang.
Butuh Papan Pijakan
Paling tidak ada tiga alas an mengapa SBY harus merealisasikan rencana reshuffle. Pertama, pemerintahan SBY perlu memperbarui persepsi yang saat ini sedang berada di titik nadir. Sebagaimana dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), beberapa waktu lalu, persepsi publik terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II kini berada di titik kritis. Tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 37,7%.
Ini masih ditambah lagi dengan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebutkan mayoritas kinerja kementrian saat ini berapor merah. Untuk membarui persepsi miring ini, SBY akan mengganti pembantu-pembantunya yang berkinerja buruk.
Kedua, saat ini Presiden SBY membutuhkan papan pijakan yang kuat untuk kembali melontarkan citra ke atas di mata masyarakat. Situasi yang dihadapi SBY saat ini sebetulnya mirip dengan 2008 silam. Kala itu, citra SBY menukik tajam. Hasil survei Indo Barometer kala itu, menempatkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 36,5%.
Penyebabnya, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena harga minyak dunia yang melonjak tajam. Akan tetapi, SBY dalam beberapa bulan kemudian bisa menemukan papan pijakan kuat untuk memantulkan kembali citranya ke atas (rebound).
Menurunnya, kembali harga minyak dunia, memungkinkan SBY untuk kembali menurunkan harga BBM. Polemik BBM mereda dan citra SBY kembali baik di mata publik. Bahkan merujuk pada survei Indo Barometer, SBY dalam beberapa bulan menjelang Pilpres 2009 bisa mengatrol popularitasnya hingga ke angka 83,8%. Beberapa bulan setelah pilpres, tepatnya pada Agustus 2009, tingkat kepuasan publik bahkan bisa menyentuh angka 90,4%.
Kondisi saat ini juga sama. Survei yang dilakukan LSI menujukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja KIB II ada pada angka 37,7%. Memang, angka ini masih sedikit di atas angka pada Juni 2008 yang lalu. Namun, kondisi ini sangat kritis. Itu sebabnya SBY memerlukan papan pijakan kuat untuk kembali rebound. Jika pada Juni 2008 SBY memiliki momentum penurunan harga BBM sebagai pijakan untuk rebound, saat ini reshuffle kabinetlah yang cukup pas untuk dijadikan papan pijakan untuk melontarkan kembali citra SBY ke atas.
Ketiga, saat ini SBY perlu memelihara asa publik. Harapan masyarakat adalah kunci menstabilkan arus dukungan terhadap pemerintahan yang berjalan. Jika kita menengok revolusi yang terjadi di Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah, kata kuncinya karena sebagian besar masyarakat telah pupus harapannya (frustrasi sosial). Dalam konteks Indonesia, frustrasi sosial telah berhasil melengserkan rezim Orde Baru.
Saat ini banyak berembus gerakan “delegitimasi” terhadap pemerintahan SBY. Bahkan sejumlah analisis berpendapat, 2012 adalah masa akhir pemerintahan SBY. Akan ada social movement kuat untuk menuju ke arah itu. Makanya, satu-satunya cara untuk meredam terjadinya social movement, SBY harus berhasil mengembalikan harapan masyarakat seperti pada situasi beberapa bulan ketika ia terpilih pada Pilpres 2009 lalu.
Pemunculan harapan baru dari masyarakat itu tentu membutuhkan instrumen guna menciptakan momentum. Karena itu, mengganti para pembantunya yang saat ini berkinerja adalah pilihan yang tepat. Dengan mengganti menteri yang tak perform, setidaknya akan menujukkan kepada publik bahwa situasi sosial-ekonomipolitik akan memberikan harapan yang baik. Pemerintah akan kembali bekerja keras dengan jajaran menteri yang lebih baik dari sebelumnya.
Jawab Harapan Publik
Namun, untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat, SBY harus memilih orang-orang yang tepat, berkompetensi, kapabel, berintergritas, bermoral, dan berakhlak. SBY harus menggunakan kriteria yang jelas, tegas untuk memilih para pembantunya. Paling tidak, hasil evaluasi UKP4, hasil evaluasi internal kementerian, hasil evaluasi persepsi publik, dan hasil evaluasi koalisi partai politik harus menjadi pertimbangan serius.
Jikalau SBY me-reshuffle kabinet dan tak bisa memuaskan sebagian besar kalangan — masyarakat, akademisi, politisi, dan kalangan usahawan —bukan tak mungkin pergantian menteri akan menjadi penegas citra negatif saat ini. Implikasinya sangat jelas, goyahnya pemerintahan SBY. Namun, apabila reshuffle kabinet berhasil melegakan sebagian besar kalangan, bukan mustahil citra pemerintahan SBY bisa rebound seperti situasi pada Juni 2008.
Karena itu, SBY sebaiknya me-reshuffle kabinet sekarang ini. Pilihlah sosok yang benar-benar mampu menjalankan kebijakan yang sudah dibuat. Tidak boleh salah pilih lagi, karena jika hal itu terjadi, lagi-lagi menteri yang diharapkan dapat membantu suksesnya berbagai program malah menjadi beban pemerintahan.
Penulis direktur riset Developing Countries Study Center (DCSC) Indonesia
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Rawan Korupsi, Dahlan Iskan Usulkan Pembubaran Petral
Pekan Ini, Rumah Bersubsidi Mulai Akad Kredit
Direktur PT Berca Ditahan di Rutan Cipinang
Dua Investor Borong Saham Trikomsel Rp 1,7 Triliun
Saham Eropa dan Euro Melemah Setelah Kesepakatan Utang Yunani
Bhakti Investama Bidik Lima Tambang di Kalimantan
6:48pm | RUU Koperasi Tak Atur Sanksi P...
Pengawaan ekternal yang dilakanakan Kementerian berarti kembali seperti sebelum Undang-undang koperasi yang berlaku. Apa memang Kementerian ingin masuk kembali untuk menyentuh gerakan koperasi sehingga pembinaan yang selama ini tidak menyentuh ...