ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Penanganan Pencucian Uang Masih Tinggalkan Permasalahan
Selasa, 10 September 2013 | 15:36

SOLO-Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang DR. Yenti Ganarsih, SH, M.H, UNS Solo mengatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang masih menyisakan permasalahan meskipun Indonesia melakukan kriminalisasi pencucian uang sejak 2002.

Yenti Ganarsih mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara "Pembaharuan KUHP dan KUHAP Tiada Ujung Menyoal Nasib RKUHP dan RKUHAP dalam Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Sudut Teori Hukum Pidana dan Praktik" di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Selasa (10/9).

Ia mengatakan, sejak 2002 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah menjalani revisi dua kali yaitu pada 2003 dan terakhir tahun 2010, yang ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam praktik.

Dikatakan permasalahan muncul antara lain karena ketentuan perundangan yang justru memicu penerapan menjadi lari dari filosofi dan teori tentang tujuan dikriminalisasi pencucian uang dan pengertian pencucian uang sebagai kejahatan itu sendiri.

Menurut dia, dengan dikriminalisasi pencucian uang sebagai suatu bentuk "delict" maka secara universal telah muncul 'new crime' dan sekaligus 'new strategy combating predicate offeense'.

Yenti yang juga sebagai dosen S3 Ilmu Hukum UNS mengatakan sebagai 'new crime' diartikan bahwa sejak ada kriminalisasi pencucian uang maka setiap perbuatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan atau perbuatan apa saja atas hasil kejahatan (proceed of crime) adalah tindak pidana dan semua yang terlibat hasil tindak pidana adalah pelaku.

Ia mengatakan, sebagai 'new strategy for cambating predice offense', sangat penting dipahami bahwa digunakan anti-pencucian uang untuk pengungkapan kejahatan asal (predicate offense) sekaligus memidana kejahatan pencucian uang untuk untuk upaya optimal perampasan hasil kejahatannya.

Dikatakan, pendekatan ini sangat penting terkait dengan ketika terjadi dugaan awal tindak pidana pencucian uang, misalnya dengan adanya laporan rekening mencurugakan dan satu alay bulti lain, seharusnya penyidik langsung melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan sekaligus mencari bukti kejahatan asalnya.

Pemahaman kedua hal tersebut seharusnya menjadi pedoman pembuatan Undang-UNdang dan penerapannya, bila tidak demikian bisa menimbulkan polemik dan kegamanangan dalam penerapan anti-pencucian uang, yang justru digunakan sebagai suatu strategi pemberantasan kejahatan asal.

"Ya artinya kita harus memahami bahwa ketentuan anti pencucian uang seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan ekonomi dan merampas hasilnya serta memidana semua pihak yang terlibat baik pada kejahatan asal maupun dalam pencucian uangnya dalam satu proses persidangan sebisa mingkin," katanya.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!