ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Pemerintah Permudah Syarat Pendirian Lembaga Penjamin Kredit
Senin, 20 Februari 2012 | 19:25

JAKARTA - Pemerintah memutuskan mempermudah atau merelaksasi persyaratan pendirian lembaga atau Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) dengan memangkas persyaratan modal disetor yang semula ditetapkan Rp50 miliar menjadi hanya Rp25 miliar.

"Saat ini pemerintah telah merelaksasi ketentuaan pendirian perusahaan penjaminan daerah yang semula harus memiliki dana minimal Rp50 miliar diturunkan menjadi minimal Rp25 miliar," kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, di Jakarta, Senin.

Menteri Sjarifuddin Hasan mengatakan, sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM melalui surat No. 24/M.KUKM/IV/2011 tanggal 11 April 2011 telah mengusulkan penyesuaian persyaratan modal disetor dalam pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).

Hal itu sebagaimana yang ditetapkan PMK No. 222 tahun 2008 yakni modal disetor harus minimal sebesar Rp50 miliar kemudian diusulkan turun menjadi Rp25 miliar.

"Usul ini kemudian direspons persetujuannya dengan dikeluarkannya PMK No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011," katanya.

Pihaknya sendiri menyambut baik relaksasi tersebut yang diharapkan dapat menumbuhkan lebih banyak perusahaan penjaminan kredit di daerah sehingga potensial memperluas jangkauan penerima kredit di daerah-daerah.

Saat ini PPKD telah berdiri di Provinsi Jawa Timur dan Bali yaitu PT Jamkrida Jatim dan PT Jamkrida Bali Mandara.

Dua perusahaan penjaminan tersebut bahkan ditetapkan untuk ikut serta dalam penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai 2012.

"Dan yang saat ini dalam proses izin pendirian adalah PPKD Provinsi Riau dan Bangka Belitung," katanya.

Menteri menambahkan, sekarang pemerintah sedang terus mendorong pertumbuhan PPKD di daerah-daerah agar ke depan dapat turut serta dalam penjaminan program KUR.

Bahkan untuk mendorong percepatan PPKD, pada 2 Desember 2011 di Jakarta telah dilaksanakan Deklarasi Kesepakatan Percepatan Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) oleh Gubernur dan DPRD dari berbagai provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Selawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara, demikian Sjarifuddin Hasan. (tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close