Pemerintah Bagikan Converter Kit untuk Angkutan Umum

Pemerintah Bagikan Converter Kit untuk Angkutan Umum
Rabu, 30 Mei 2012 | 19:40

Ppenggunaan "converter kit" atau alat pemindah penggunaan bahan bakar untuk mobil yang akan diproduksi secara teknis bisa langsung ditambahkan baik menggunakan "switch" (tombol pemindah) khusus maupun tanpa "switch". Foto: Ist

Berita Terkait

JAKARTA - Pemerintah akan melaksanakan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) dengan pembagian 25.000 sampai dengan 30.000 converter kit untuk angkutan umum.

"Akan dibagikan 25.000--30.000 converter kit secara gratis kepada angkutan umum di Jabodetabek untuk mempercepat program konversi BBM ke BBG," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Budi Darmadi, di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, Kemenperin akan menyiapkan regulasi mengenai standar converter kit yang digunakan bagi kendaraan di dalam negeri.

Ia mengatakan bahwa regulasinya sedang dalam proses dan Kemenperin akan menggerakkan agen pemegang merek (APM) untuk membantu pemasangan alatnya.

Selain itu, lanjut dia, akan disiapkan standar khusus yang harus diperhatikan pada saat pemasangan converter kit ke dalam kendaraan roda empat.

Budi Darmadi menjelaskan penggunaan converter kit atau alat pemindah penggunaan bahan bakar untuk mobil yang akan diproduksi secara teknis bisa langsung ditambahkan baik menggunakan switch (tombol pemindah) khusus maupun tanpa switch.

"Alat tersebut bisa ditambahkan ke mobil baru karena ini sudah pernah diterapkan pada taksi dan angkutan umum. Kalau kendaraan yang hanya berbahan gas, seperti Transjakarta, tak perlu pakai switch dan mobil pribadi masih perlu sehingga bisa digunakan untuk gas dan bensin," ujarnya.

Dari aspek produksi, kata dia, perlu ada perombakan signifikan jika pemasangan alat tersebut langsung di tingkat pabrik perakitan APM.

Untuk SNI converter kit, lanjut dia, sedang disiapkan karena substansinya sudah hampir final. "Kalau belum memungkinkan, Pemerintah bisa memakai peraturan teknis yang merujuk pada standar nasional ISO," tuturnya. (tk/ant)