ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 18 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

MK Tak Terima Gugatan SKLN ke Menag
Jumat, 25 November 2011 | 7:21

JAKARTA- Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan sengketa kewenangan antarlembaga (SKLN) yang dimohonkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kepada Menteri Agama karena dinilai tidak memiliki kapasitas hukum.

"Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (24/11).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menguraikan bahwa permohonan ini diajukan oleh GNPK terkait kewenangan pelantikan Kakanwil Kementerian Agama di Provinsi seluruh Indonesia oleh Kementerian Agama.

Permohonan SKLN ini diajukan oleh Adi Warman (Ketua Umum) dan TB Imamudin (Sekjen) mengatasnamakan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK).

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pasal 4 huruf h PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi bahwa yang mempunyai kewenangan melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Gubernur.

Menurut Mahkamah, Pemohon adalah GNPK yang merupakan organisasi non-pemerintah sehingga bukanlah lembaga negara. Dengan demikian maka permohonan ini bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Mahkamah kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam SKLN ini bersifat kumulatif dan Pemohon berdasarkan penilaian Mahkamah, Pemohon bukan lembaga negara, sehingga tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan SKLN.

"Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan ini," kata hakim konstitusi, Hamdan Zoelva.

Seperti diketahui, GNPK mempersoalkan kewenangan Menteri Agama (Menag) yang telah melantik Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) di 10 provinsi, yakni, Provinsi Banten, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah.

Mereka menuding Menag telah menyalahgunakan jabatannya dengan mengabaikan kewenangan konstitusional gubernur terkait pelantikan Kakanwil di 10 Provinsi itu, sebab melantik Kakanwil Kemenag merupakan salah satu kewenangan mutlak gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di tiap-tiap Provinsi.

Tindakan Menag itu dinilai melanggar Pasal 4 huruf h PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Selain itu, merujuk Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian hanya mengurusi tugas/urusan tertentu untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah agar memerintahkan termohon mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pelantikan Kakanwil Kemenag itu.(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close