ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 28 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Menjadikan BPD sebagai Regional Champion
Oleh Tumpak Silalahi | Jumat, 21 Januari 2011 | 10:43


Eksistensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan semakin kuat di masa mendatang seiring adanya 23 kebijakan di bidang moneter dan perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Desember 2010. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah menjadikan BPD sebagai regional champion, motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan diluncurkannya BPD Regional Champion (BRC) oleh BI pada 21 Desember lalu itu, BPD yang selama ini berada di bawah bayang-bayang perbankan nasional dapat berperan maksimal dalam peningkatan kemampuan melayani masyarakat.

Hal itu tercermin dari ucapan Gubernur BI Darmin Nasutional saat peluncuran program tersebut, bahwa penguatan BPD bersama dengan program pemantauan inflasi daerah serta pengembangan kluster ekonomi potensial daerah yang bersinergi satu sama lainnya ditujukan untuk kepentingan kemajuan perekonomian daerah.

Ada tiga pilar yang menjadi focus perhatian BRC, yakni pertama ketahanan kelembagaan yang kuat, BPD berkomitmen untuk meningkatkan permodalan, meningkatkan efisiensi guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai didukung sehingga dapat memberikan kredit denga suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat.

Kedua, dalam perannya sebagai agent of regional development, BPD menargetkan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan BPR, baik melalui linkage program maupun menjadi APEX bank.

Pilar ketiga, sebagai bentuk peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat, BPD akan memiliki program standardisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjang perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion) dengan meningkatkan akses seluas-luasnya ke masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.

Pembiayaan Infrastruktur

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pangsa 26 BPD yang tersebar di seluruh Indonesia memang meningkat cukup signifikan. Selama Desember 2005 hingga Oktober 2010, pangsa aset BPD terhadap total perbankan Indonesia meningkat dari 7,2% menjadi 8,9%, sementara dana pihak ketiga (DPK) juga naik dari 7,6% menjadi 9,4%, dan kredit 6,5% menjadi 8,5%.

Meski kredit yang disalurkan BPD meningkat, harus diakui porsi alokasi dana BPD dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga sangat tinggi, di mana di tahun 2007 telah mencapai 24,35% dari total SBI perbankan.

Dengan gambaran tersebut, BPD dianggap belum sepenuhnya menjalankan fungsi intermediasi dan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi di daerah. Itulah sebabnya BI “turun tangan” untuk mendorong BPD agar lebih berperan aktif dalam mengucurkan dana bagi pembangunan daerah. BI menyebutnya dengan nama program yang cukup menarik dan menantang: regional champion.

Dengan posisinya sebagai regional champion, BPD diharapkan menjadi sumber pembiayaan daerah. Itu berarti selaras dengan program pemerintah pada 2011 ini, yakni mengembangkan sektor-sektor unggulan di daerah.

Dalam hal ini, kontribusi BPD diharapkan mampu membiayai pembangunan infrastruktur jangka panjang, selain menyediakan pembiayaan untuk sector UMKM. Mampukah BPD menjalankan peran strategisnya sebagai regional champion sebagaimana diharapkan BI?

Jelas, BPD berpeluang besar untuk memainkan peranan itu. Salah satu peluang sekaligus tantangan yang cukup besar, yakni pembiayaan infrastruktur di daerah. Ini pas dengan hasil penelitian Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang menyebutkan bahwa model pembiayaan infrastruktur daerah saat ini berjalan seiring dengan tren desentralisasi fiskal di sejumlah negara Asia, seperti Indonesia (1999), Republik Korea (1995), Thailand (1994), India (1992), dan Filipina (1991).

Dengan keterbatasan pembiayaan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah daerah (pemda) melalui APBD maka mustahil bagi daerah mengembangkan sektor unggulan secara maksimal tanpa adanya sumber pembiayaan dari investor swasta. ADB merekomendasi pengembangan pembiayaan investasi dengan pilihan dua model skim, yaitu model di Western Europe atau North America.

Tentu saja sulit bagi BPD dengan karakteristik sumber dana berjangka pendek untuk harus membiayai pembangunan infrastruktur berjangka panjang. Di sinilah mungkin perlu dipikirkan wacana alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah dengan penerbitan obligasi daerah sebagaimana dilakukan oleh pemda di Korea dengan menggunakan samurai bonds dan melalui special purpose vechicle (SPV) ketika membiayai konstruksi Daejon Riverside Expressway.

Kebanggaan Daerah

Terdorong oleh kebanggaan daerah, setiap provinsi, terutama provinsi baru tentu saja sangat berhasrat mendirikan BPD. Namun, sampai sejauh ini, dari 33 provinsi, ada 26 di antaranya yang sudah punya BPD, sedangkan 7 lainnya belum. Dengan ketentuan modal Rp 3 triliun untuk mendirikan sebuah BPD, hal ini tentu saja sangat berat bagi pemda yang pendapatan asli daerahnya (PAD) tergolong rendah.

Itulah sebabnya, provinsi baru yang ngotot mau mendirikan BPD diusulkan agar mengakuisisi bankbank skala kecil saja atau bergabung dengan BPD yang sudah ada. Intinya harus ada perubahan pola pikir bahwa memiliki BPD bukan hanya karena motif kebanggaan daerah saja.

Harus dipahami bahwa bisnis bank adalah bisnis yang sarat peraturan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar setiap daerah paham betul bahwa mendirikan bank dan menjadikan BPD sebagai regional champion berarti harus menjadikannya yang terbaik dan terpercaya. Ini membutuhkan persyaratan yang tak  ringan. Sebagai bank sentral, Kantor Bank Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia pasti siap sedia menjadi mitra serta konsultan bagi pemerintah daerah. ***

Penulis adalah peneliti madya pada Bank Indonesia
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!