ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 21 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Mendesak, Perpres Masterplan Transportasi Jadebotabek
Laporan Primus Dorimulu dari Tokyo | Jumat, 11 November 2011 | 8:19

TOKYO – Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) tentang Masterplan Transportasi Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jadebotabek) dan Otoritas Transportasi Jadebotabek (OTJ). Tanpa itu, kemacetan lalu lintas di Jakarta bakal semakin parah.

“Konsep masterplan dan OTJ sudah dibuat. Tapi, belum bisa dilucurkan karena pemerintah daerah khawatir kewenangan mereka dipangkas. Ini yang mesti diselesaikan secepatnya,” kata Danang Perikesit, ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Tokyo, Kamis (10/11).

Kementerian Perekonomian sudah menyusun Masterplan Transportasi Jadebotabek (MTJ) dan OTJ. “Sekarang yang diperlukan adalah penerbitan dua perpres tentang MTJ dan OTJ agar pengembangan transportasi mendapat payung hukum,” ungkap Danang. Pentingnya payung hukum MTJ dan OTJ diungkapkan juga oleh Dirut PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Dengan adanya masterplan, kata dia, pembangunan transportasi Jadebotabek lebih terarah. Sedangkan kehadiran OTJ yang dipimpin pejabat selevel menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden akan mempercepat pengambilan keputusan para pelaku transportasi.

“Sekarang ini, keputusan transportasi di Jadebotabek tidak bisa cepat diambil karena ada banyak pejabat yang ikut memutuskan,” ujar Tribudi. Jika ada satu badan otoritas yang memiliki akses ke Presiden, berbagai keputusan penting bisa langsung diambil. Keputusan penting di bidang transportasi antara lain soal pendanaan, pengadaan barang, dan pilihan teknologi.

Pada 2004, pemerintah pernah menyusun sebuah masterplan, yakni Sustainable Integrated Transportation dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Tapi, masterplan itu bukan perencanaan bersama Pemprov DKI dan pemprov lain, sehingga tidak bisa diimplementasikan.

Pemerintah sudah menetapkan 20 langkah untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, atau bertambah tiga langkah dari sebelumnya. Tiga langkah itu adalah Masterplan Transportasi Jadebotabek, pembentukan OTJ, dan penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum transportasi di Jakarta yang sudah dilakukan antara lain penambahan jalur busway, sterilisasi jalur busway, dan pembersihan jalan dari parkir mobil.

Penetapan masterplan, kata Danang, menjadi rumit karena minimnya kemauan Pemprov  Jabar, Pemprov Banten, Pemda Bogor, Pemda Tangerang, dan Pemda Depok untuk bekerja sama. Mereka tidak rela kekuasaan mereka berkurang. “Di sini dibutuhkan peran Presiden untuk memberikan arahan langsung kepada para gubernur, bupati, dan walikota,” ujar Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik.

Masterplan Transportasi Jadebotabek ditetapkan berdasarkan tata ruang Jadebotabek plus Puncak dan Cianjur. Jika hal itu diimplementasikan, kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bisa diatasi. OTJ nantinya berperan melakukan koordinasi dan monitoring, memberikan fasilitasi (mencari sumber pendanaan dan memberikan technical assistance), serta mendorong implementasi berbagai keputusan di bidang transportasi. Kehadiran OTJ akan mempermudah koordinasi antarkepala daerah.

Menurut Agus, upaya mengatasi kemacetan lalu lintas tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI saja. Pasalnya, setiap hari sedikitnya 5,5 juta komuter dari Bodetabek masuk ke Jakarta untuk bekerja.  Realitanya, permukiman di luar DKI lewat pengembangan kota satelit tidak mampu mengurangi tekanan terhadap Jakarta karena penduduknya masih bekerja di Ibu Kota.

Jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 9,7 juta, sedangkan penduduk Bodetabek sekitar 15,6 juta. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahun ikut menambah tekanan terhadap Jadebotabek. Pembangunan perdesaan juga menjadi solusi mengurangi kemacetan di Jadebotabek di samping masalah social dan ekonomi.

Angkutan Umum
Setiap hari, kata Danang, sedikitnya ada 40 juta perjalanan di Jadebotabek. Umumnya pergerakan warga menggunakan angkutan pribadi, mobil, dan sepeda motor. Kondisi ini membuat Jakarta dan sejumlah kota di Bodetabek tenggelam dalam kemacetan lalu lintas serius.

Hanya sekitar 13% dari pergerakan warga Jadebotabek yang menggunakan angkutan umum. Dari porsi angkutan umum yang sangat minim ini, busway mengangkut 350.000 penumpang, sedangkan kereta Jadebotabek mengangkut sekitar 500.000-700.000 penumpang. Sisanya masyarakat menggunakan bus dan angkutan umum di luar bus TransJakarta dan kereta api.

Daya angkut 15 koridor busway—saat ini baru dioperasikan 10 koridor— masih terbatas. Sedangkan MRT (mass rapid transit) North- South I jurusan Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) hanya mengangkut 1% penumpang Jadebotabek “Kondisi ini menunjukkan besarnya peran bus-bus non-Transjakarta yang saat ini mengangkut 4 juta penumpang,” kata Danang.

Setelah MRT berfungsi secara penuh, peran bus umum dan angkot di Jakarta akan tetap besar. Dengan masterplan, kata Danang, peran angkutan umum yang saat ini 13% diharapkan meningkat menjadi menjadi 27%. Peran angkutan umum di Tokyo 50%, Taipei 60%, dan Hong Kong 92%. Namun upaya mengatasi kemacetan lalu lintas tidak cukup hanya dilakukan dari sisi pasokan transportasi.

Sisi permintaan perlu juga diatur lewat transit oriented development (TOD), yaitu pengurangan jumlah perjalanan, penggunaan information technology communication (ICT), pengurangan jarak perjalanan, pemilihan jenis angkutan seraya menurunkan jumlah angkutan pribadi, dan pengaturan lalu lintas (traffic management).

Selama ini, pemerintah hanya fokus pada traffic management. Padahal, manajemen lalu lintas Cuma mengurangi 5-10% kemacetan di Jadebotabek. Mengurangi perjalanan akan mampu menurunkan kemacetan sekitar 25%. Sedangkan mengurangi jarak hanya mampu menurunkan kemacetan sekitar 15%.

Kontribusi MRT
MRT Jakarta cukup membantu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jadebotabek, tapi moda transportasi lain, khususnya bus tetap dibutuhkan. Pada awal 2017, demikian Tribudi, MRT baru mengangkut 174.000 penumpang per hari. Sekitar 10 tahun berikutnya, MRT mampu mengangkut 405.000 penumpang per hari. Ditargetkan, pada tahun ke-20, daya angkut MRT sekitar 460.000 penumpang. “Ini dengan asumsi yang berfungsi baru MRT tahap I, Lebak Bulus-Hotel Indonesia,” katanya.

Jika ada transport demand management dan transit oriented development, demikian Tribudi, jumlah penumpang MRT mencapai 212.000 pada awal tahun 2017. Sepuluh tahun kemudian, jumlah penumpang MRT meningkat menjadi 520.000 dan tahun ke-20 naik menjadi 630.000 penumpang.


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close