ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 21 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Mata Uang Baru Diberlakukan 2014
Rabu, 18 Mei 2011 | 15:57

 AS Harus Waspadai Tingkat Batas Utang  (ANTARA/PRASETYO UTOMO) AS Harus Waspadai Tingkat Batas Utang (ANTARA/PRASETYO UTOMO)

JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk memberlakukan mata uang rupiah baru yang bertanda tangan Gubernur Bank Indonesia (BI) serta Menteri Keuangan pada 2014.

"Uang negara kesatuan Republik Indonesia itu lebih baik untuk ditandatangani oleh pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pihak yang mewakili pemerintah, sehingga uang itu menjadi lebih terpercaya karena terlihat bahwa dua lembaga baik pemerintah maupun Bank Indonesia memberikan persetujuan atas uang itu," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai rapat kerja pembahasan RUU Mata Uang dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan serta jajaran eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, mata uang baru tersebut akan mulai berlaku dan dikeluarkan serta diedarkan pada 17 Agustus 2014.

"Keputusan pada pasal 42 ketentuan mengenai tandatangan sebagaimana dimaksud di pasal 5 mulai berlaku dikeluarkan dan diedarkan pada 17 Agustus 2014," ujarnya.

Dalam RUU Mata Uang pasal 5 ayat 1 (d), pemerintah dan DPR menyepakati pejabat Bank Indonesia (BI) dan pemerintah berwenang untuk menandatangani uang kertas. BI diwakilkan oleh Gubernur Bank Indonesia, sedangkan pemerintah oleh Menteri Keuangan.

Kemudian pada pasal 42 dijelaskan pada saat UU Mata Uang diberlakukan, Rupiah kertas dan logam yang telah dikeluarkan oleh BI dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum dicabut dari peredaran.

Sementara untuk uang kertas baru yang ditandatangani oleh Gubernur BI dan Menkeu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 (d), mulai berlaku pada saat dikeluarkan dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014.

Sebelumnya, pada rapat kerja pada 5 April, perdebatan mengenai perubahan harga rupiah atau redenominasi serta masalah transisi waktu dalam pencantuman tanda tangan menjadi salah satu hal krusial dalam pembahasan RUU mata uang.

Namun, dalam rapat hari ini pembahasan mengenai redenominasi juga telah disepakati untuk terbentuk dalam Undang-Undang tersendiri. (tk/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close