ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 20 April 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Laporan MK ke KPK soal Tuduhan Suap Refly agar Masalah Jelas
Minggu, 12 Desember 2010 | 20:44

JAKARTA- Hakim Konstitusi M Akil Mochtar mengatakan, laporan Mahkamah Konstitusi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang tuduhan suap Refly Harun bertujuan agar persoalan itu menjadi lebih jelas.

"Biar KPK memeriksa dan membuat terang persoalan yang dituduhkan ( Refly Harun)," kata Akil, kepada Antara melalui pesan singkatnya di Jakarta, Minggu, atas komentar anggota DPR Gayus Lumbuun agar hakim MK tidak melaporkan Refly Harun ke Kepolisian maupun KPK, agar publik yang menilai sendiri.

"Saya hargai usul itu, namun siapapun yang tidak bersalah harus ditegakkan kebenarannya," jelas Akil.

Dia juga menegaskan bahwa laporan Refly Harus ke KPK ini bukan sebagai upaya untuk membela diri, tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat MK. "Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, siapa yang salah harus dihukum," tegas Akil.

Dalam acara diskusi diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional, bertema Menjaga Lembaga Peradilan dari Mafia Hukum, Gayus Lumbuun menyarankan, agar Hakim Akil Mochtar yang dituduh menerima suap, tidak menggunakan kemenangan ini untuk balik melaporkan Refly.

Gayus mengatakan, biar masyarakat yang menilai kinerja di MK. Menurutnya MK tidak perlu bereaksi berlebihan atas tuduhan ini.

Dalam pemberitaan Antara sebelumnya, Akil Mochtar menyatakan siap membuktikan dirinya tidak menerima suap dan menantang dirinya atau mereka (para penuduh adanya suap) yang masuk penjara.

"Apakah mereka yang masuk penjara atau saya," kata Akil, saat konferensi pers pernyataan sikap MK atas hasil Tim Investigasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Akil, laporan ke KPK ini merupakan salah satu rekomendasi Tim Investigasi yang dipimpin Refly Harun.

"Rekomendasi untuk kasus JRS (JR Saragih) agar MK melaporkan hasil temuan tim ke lembaga penegak hukum yaitu KPK yang memiliki otoritas sesuai dengan delik jenis tindak pidana yang terjadi," katanya.

Akil mengungkapkan bahwa hasil temuan tim dimana dirinya disebut akan diberi suap Rp 1 miliar karena sebagai ketua panel dalam perkara sengketa Pilkada Simalungun.

"Dari berbagai hasil temuan tim dikatakan bahwa uang Rp 3 miliar sebagai lawyer fee dari saudara RH (Refly) Harun dan MP (Maheswara Prambadono), Bupati (Simalungun) minta pengurangan dari Rp 3 miliar menjadi Rp 2 miliar karena Rp 1 miliar akan diserahkan kepada saya," kata Akil.

Atas temuan ini, Hakim Konstitusi ini membantah telah berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pembicaraan atau dugaan melakukan pemerasan.

"Untuk menjaga lembaga MK agar tetap bersih dan para hakimnya yang Insya Allah sampai hari ini tetap bersih, maka saya harus melaporkan hal ini kepada KPK tentang upaya penyuapan oleh orang-orang ini," katanya. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Close