ENERGY INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS AGRIBUSINESS INDUSTRIES, TRADE & SERVICES TELECOMMUNICATION SPORT LIFESTYLE HOTEL AUTOMOTIF TOURISM FAMILY BOOK & CINEMA DINING OUT PROFIL COSMOPOLITAN WAWANCARA
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 Juli 2014
Pencarian Arsip
Kunjungi kami di twitter facebook Google+

Koalisi LSM Nilai 11 Persoalan RUU Intelejen
Selasa, 29 Maret 2011 | 14:16

JAKARTA- Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen menilai draf RUU tersebut belum mengakomodasi prinsip negara demokratis dan justru menimbulkan 11 persoalan serius terhadap tata nilai demokratis.

Siaran pers Koalisi Advokasi RUU Intelijen yang diterima di Jakarta, Selasa (29/3), menyebutkan, beragam persoalan serius itu antara lain tentang definisi intelijen, pengaturan rahasia intelijen, organisasi dan peran intelijen, struktur dan kedudukan intelijen, serta belum adanya agenda sipilisasi intelijen di RUU tersebut.

Selain itu, koalisi juga mempersoalkan adanya penolakan penyadapan melalui izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 RUU tersebut, dinilai bukan hanya berpotensi mengancam hak-hak asasi warganegara tetapi juga rentan untuk disalahgunakan.

Terkait dengan penangkapan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan, pemberian kewenangan menangkap kepada intelijen mengancam HAM dan merusak mekanisme sistem peradilan pidana.

Pemberian kewenangan itu dinilai sama saja dengan melegalisasi penculikan mengingat kerja intelijen yang tertutup dan rahasia. Dalam negara hukum, kewenangan menangkap maupun menahan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Koalisi juga mempermasalahkan Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) yang diatur dalam RUU, yang dinilai memiliki kewenangan sangat luas termasuk kewenangan dan fungsi operasional, seperti melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana.

Sementara dalam bidang pengawasan, LSM mempersoalkan bahwa dalam RUU tidak ada ketentuan yang mengatur pengawasan internal, pengawasan eksekutif, maupun pengawasan hukum.

Untuk itu, pengawasan yang dilakukan DPR dinilai sebaiknya dilakukan oleh komisi intelijen tersendiri di dalam parlemen, yakni dengan membentuk komisi baru yang khusus mengawasi intelijen.

Sedangkan permasalahan lainnya adalah tentang personel dan rekrutmen yang dinilai hanya diatur secara sumir, serta tentang kode etik dan larangan yang masih belum diatur.

Terakhir, Koalisi juga mempersoalkan bahwa RUU Intelijen Negara belum mengatur tentang hak-hak korban, khususnya terkait dengan komplain korban apabila terdapat tindakan intelijen yang menimbulkan persoalan serius terhadap hak-hak masyarakat.

Koalisi Advokasi RUU Intelijen antara lain terdiri atas LSM Imparsial, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), IDSPS (Institute for Defense Studies and Peace Studies), dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).(ant/hrb)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!